 |
| Maroef Sjamsuddin, Mantan Wakil Kepala BIN yang Kini Jadi Presiden Direktur (Presdir) PT. Freeport Indonesia. (Foto: bin.go.id) |
Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengancam, ketidakdisplinan bos PT Freeport Indonesia itu bisa berpengaruh dalam proses renegosiasi kontrak dengan pemerintah.
"Kalau catatannya bagus akan lebih gampang, jika catatannya tidak bagus, tidak lebih gampang, kan begitu," kata Kardaya usai menunda rapat RDP dengan PTFI di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Senin (23/11/2015).
Ia menjelaskan, DPR berencana mengevaluasi kinerja PTFI. "Rapat diundang, terus tidak ada, kan itu semua merupakan sebuah catatan-catatan," katanya.
Ia menyayangkan ketidakhadiran Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yang sudah dijadwalkan hari ini (Senin, 23/11) untuk membicarakan tentang Minerba dan renegosiasi kontrak.
Hal ini, menurutnya tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. "Harus Presdir-nya langsung, agar lebih memahami tentang yang dimaksud renegosiasi," katanya.
Kardaya menyatakan belum paham yang dimaksud renegosiasi oleh PTFI, maka dari itu harus diperjelas secara langsung.
Dikatakannya, dalam undang-undang tidak ada tentang pengaturan yang menyebutkan renegosiasi. "Jika tidak hadir Presdir PTFI maka tidak dilanjutkan," katanya.
Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rapat akan dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Desember 2015, pada hari Selasa, dan meminta dihadiri oleh Presdir PTFI.
Sementara, juru bicara PTFI Riza Pratama mengungkapkan alasan absennya bos PTFI tersebut. "Presdir PT Freeport sedang berada di Jepang pada saat ini, menghadiri kontes terkait smelter," kata Juru Bicara PTFI Riza Pratama usai menghadiri agenda RDP di Senayan. (rmn)
