NBCIndonesia.com - Akhirnya Kementerian Luar Negeri menyatakan pihaknya tidak menggunakan jasa pelobi atau jasa dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan Presiden Joko ke Amerika Serikat. “Pemerintah RI tidak menggunakan jasa pelobi dalam mengatur dan mempersiapan kunjungan presiden ke Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan sering digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat,” demikian Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11).
Kementerian Luar Negeri juga mengutarakan kunjungan Joko tersebut merupakan undangan langsung yang diberikan Presiden Obama ketika bertemu langsung pada pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, Cina, 10 November 2014 lalu. Undangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.
Sama dengan persiapan kunjungan Presiden RI ke negara-negara lain, persiapan kunjungan ke Amerika Serikat tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, KBRI Washington DC, Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya. Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri.
Sebelumnya, media New Mandala dengan alamat situs asiapacific.anu.edu.au pada Jumat kemarin (6/11) memuat artikel yang ditulis oleh kontributor tamu, seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London, Dr Michael Buehler. Dalam artikel tersebut, Buehler mengungkapkan, sebuah perusahaan konsultan Singapura diketahui telah membayar US$ 80.000 atau kurang-lebih Rp 1 miliar kepada sebuah firma pelobi asal Las Vegas, Amerika Serikat, untuk membantu Presiden Joko mendapatkan akses ke Gedung Putih, dalam kunjungan Joko ke Amerika Serikat, akhir Oktober lalu.
Situs New Mandala didirikan Profesor Andrew Walker dan Dr Nicholas Farrelly dari Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, pada Juni 2006. Situs ini berisi rangkaian analisis dan perspektif politik terkait dengan dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Dalam artikelnya, Buehler mengutip dokumen per 8 Juni 2015 yang dibuka ke Kementerian Kehakiman Amerika Serikat per 17 Juni 2015. Dokumen itu menyatakan, konsultan Singapura, Pereira International PTE LTD, telah menyepakati kerja sama dengan R&R Partner’s Inc, pelobi asal Las Vegas, senilai US$ 80.000. Dengan kesepakatan itu, R&R Partner’s akan bekerja sebagai konsultan bagi para pejabat RI, yang membantu untuk mendapatkan akses ke Washington, untuk kunjungan Joko Widodo ke Amerika Serikat. R&R Partner’s juga akan mengomunikasikan pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat di sektor keamanan, perdagangan, dan ekonomi, kepada orang-orang berpengaruh di Gedung Putih.
Terungkap juga, kontrak tersebut mengidentifikasi sosok konsultan yang dimaksud, yaitu Morgan Baumgartner, selaku Executive Vice President and General Counsel R&R Partner’s. Kontrak itu diteken oleh Sean Tonner selaku President R&R Partners dan Derwin Pereira atas nama Pereira International.
Buehler menulis juga, situs web R&R Partner’s tidak menunjukkan bahwa konsultan tersebut tahu banyak tentang dinamika politik di Indonesia atau berpengalaman bekerja di Indonesia, yang dapat bisa mengomunikasikan pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat. Ini juga terkkonfirmasi dari latar belakang Baumgartner dan Tonner.
Akan halnya Derwin Pereira, konsultan Singapura yang membayar US$ 80.000 ke R&R Partners untuk Pemerintah Indonesia, memang punya rekam jejak yang sangat meyakinkan. Pereira adalah mantan Kepala Biro The Straits Times di Jakarta pada 1998, lalu ditempatkan di Washington, hingga akhirnya mengundurkan diri dan mendirikan konsultan.
Derwin Pereira adalah master lulusan Harvard dan juga anggota dewan internasional pada Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs. Pereira juga membiayai Derwin Pereira Graduate Fellowship untuk mendukung program beasiswa Edward S Mason bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia.
Pereira pernah bekerja sama dengan Yayasan Anchora yang didirikan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Yudhoyono, Gita Wirjawan, guna menyeleksi warga negara Indonesia yang layak mendapat beasiswa. Salah satu yang lolos dari “seleksi” itu adalah Agus Yudhoyono, anak sulung Presiden Yudhoyono.
Pereira sejak tahun 2012 juga mensponsori Derwin Pereira Indonesia Initiative (DPII), sebuah seri dialog yang digelar di Washington, Amerika Serikat, yang menampilkan para politisi Indonesia yang diperhitungkan bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga tangki pemikiran di Indonesia.
Walau Pereira memiliki rekam jejak yang panjang dalam urusan lobi dengan elite-elite di pemerintahan Indonesia, kontraknya dengan R&R Partner’s tak sedikit pun menyebut nama atau pejabat Indonesia, termasuk Menko Polkam Luhut Pandjaitan, yang berangkat ke Amerika Serikat pada Maret lalu terkait dengan rencana kunjungan Joko ke sana.
Namun, menurut Buehler mencatat, Pereira memiliki kaitan yang jelas dan sangat erat dengan Luhut Panjaitan. Pereira menulis sejumlah cerita tentang Luhut saat menjadi wartawan The Straits Times di Indonesia dan juga mewawancarainya di Singapura saat Luhut menjadi Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000.
Laman Pereira International juga menampilkan foto Luhut sama seperti yang terpampang pada situs Toba Sejahtra, perusahaan tambang dan perkebunan milik Luhut. “Namun, tak ada bukti bahwa Luhut-lah yang memerintahkan Pereira untuk membayar R&R Partner’s sebesar US$ 80.000 atas jasa lobinya,” kata Buehler.
Buehler menilai, pencapaian diplomasi dari kunjungan Joko ke Amerika Serikat mengecewakan. Selain adanya R&R Partner’s tadi, dia juga menyebut lemahnya koordinasi antarpejabat dan diplomat Indonesia.
Dengan data yang diungkapkan Buehler tersebut, cukupkah Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi penjelasan seperti itu? Sebegitu beranikah Buehler mempertaruhkan reputasinya sebagai akademisi dari lembaga pendidikan terkemuka kelas dunia dengan mengabarkan berita yang dinilai bohong oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia? Apa motifnya? Lalu, tidakkah ada upaya untuk membuat hak jawab ke New Mandala dengan data yang sama kuatnya dengan data yang dimiliki Buehler, mengingat ini menyangkut martabat bangsa, bukan sekadar kepentingan Joko sebagai presiden dan pribadi? Bila nanti Buehler atau yang lain kembali mengangkat soal ini dengan data baru bukankah penjelasan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sekadarnya itu justru akan membuat bangsa ini bertambah malu? Apalagi, di media sosial internet, apa yang diungkapkan Buehler itu langsung menjadi viral. Bahkan, di Twitter sempat muncul hastag atau tanda pagar #JokowiPakeMakelar yang masuk ke daftar trending topic dunia.(prin)
