Hanya Rp 118 Miliar untuk Angkat Guru Honorer, Pemerintah Tak Punya Uang?

Menteri Yuddy sedang tempelkan jidatnya ke ke punggung tangan Menteri Puan Maharani dalam sebuah kesempatan

NBCIndonesia.com - Ada pepatah mengatakan, yang dipegang dari binatang adalah ekornya; kalau manusia, yang dipegang adalah ucapannya. Itulah yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap janji yang diucapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

“Pada pertemuan dengan perwakilan PGRI dan guru honorer pada 15 September lalu, Menteri PAN-RB menyatakan pemerintah siap mengangkat seluruh tenaga honorer kategori 2 yang jumlahnya sebanyak 439.956 orang untuk menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap dengan verifikasi,” ungkap Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, kepada pers di Jakarta, Jumat (6/11).

Ia juga menjelaskan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB telah melakukan rapat simultan dengan lintas instansi untuk membahas tindaklanjut penanganan tenaga honorer K2.

Namun, kata Sulistiyo, saat ini dukungan anggaran untuk pengangkatan honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016 yang telah disahkan dan PGRI pun berjanji akan menelusuri penyebab kegagalan pengangkatan tenaga honorer K2 itu. “Kami akan telusuri apakah ini memang keputusan dari Presiden Joko Widodo atau ada pihak-pihak lain yang tidak menghendaki,” tuturnya.

Pemerintah, tambahnya, hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 118 miliar untuk mengangkat guru honorer selama empat tahun, yakni periode 2016–2019, dan jumlah tersebut tidak seberapa bila dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pameran buku di Frankfurt Book Fair 2015. Seperti diketahui, untuk mengikuti pameran buku itu, pemerintah merogoh kocek Rp 147 miliar.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Menteri PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, para tenaga honorer K2 diharapkan untuk tetap tenang karena apa yang diberitakan salah penafsiran. “Menteri PAN-RB konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 dan kami meminta para tenaga honorer K2 tidak terprovokasi dinamika pemberitaan yang berkembang,” ujarnya.

Diungkapkan Herman, Menteri Yuddy Chrisnandi tidak pernah mengatakan ada pembatalan pengangkatan honorer K2. Yang benar, saat ini, dukungan anggaran belum tersedia. “Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR, karena hak penganggaran ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman honorer,” tuturnya.

Bukankah yang menyusun anggaran itu pemerintah, lalu dibahas di DPR? Kalau DPR setuju, disahkanlah anggaran itu. Benarkah DPR tidak menyetujui anggaran untuk pengangkatan guru honorer K2 itu atau memang pemerintah tidak pernah mengajukan rencana anggaran untuk pengangkatan tersebut?(prin)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter