Ini Dia Ujung “Tawar-menawar” Parpol di Freeport-gate

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersama Chairman Freeport-McMoran James R Moffet (kiri) memberi keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1). Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sepakat memperpanjang pembahasan nota kesepahaman operasional PT Freeport Indonesia selama 6 bulan. inilahcom/Agus Priatna

NBCIndonesia.com - Rotasi dan penggantian anggota Mejelis Kehormatan Dewan (MKD) menjadi pembicaraan publik adalah bukan karena urusan melanggar aturan. Pergantian beberapa anggota MKD dari parpol-parpol PAN, Nasdem, PDIP, dan Demokrat menjadi bahan gunjingan publik karena waktu yang tak tepat dan dugaan bahwa hal itu adalah bagian dari tawar menawar politik antar-parpol.

Kesimpulan itu disampaikan pengamat politik Muhammad AS Hikam melalui akun Facebook, beberapa waktu lalu. “Kendati parpol-parpol yang melakukan pergantian itu semua bilang alasannya adalah agar MKD berkualitas, dan karena ingin mengawal sidang MKD, dan sebagainya, tetapi publik cenderung tidak percaya,” tulis Hikam.

Kata Hikam, pergantian itu menjadi indikator betapa strategisnya kasus laporan Menteri ESDM, Sudirman Said ke MKD, dalam percaturan politik elit di Parlemen dan juga di Istana.

“Parpol-parpol yang biasanya memandang MKD tidak terlalu penting-penting amat, kini mesti mengkapitalisasi kasus ini demi tawar-menawar politik partainya, baik dengan pimpinan DPR maupun Istana. Oleh karena itu MKD lantas berubah menjadi ajang tawar menawar penting yang harus dikawal dengan menghadirkan para politisi yang punya nama dan/ atau pengalaman dalam manuver politik, khususnya menghandel komunikasi publik,” jelas Hikam.

Menurut Hikam, terkait Setya Novanto akan diperiksa secara serius atau tidak, itu nomor kesekian, yang penting adalah bagaimana kasus ini bisa menjadi ‘kartu penawaran’ (bargaining chip) yang menguntungkan partai.

Hikam menulis, laporan Setya Novanto ini mirip ibarat ‘pucuk dicinta ulam tiba’ oleh parpol-parpol dalam situasi politik yang tidak menentu: urusan konflik elite Partai Golkar dan PPP; urusan reshuffle Kabinet; dan belum stabilnya perimbangan kekuatan di Istana.

“Dengan adanya Freeport-gate ini, medan tawar menawar politik pun bisa diperluas. Proses persidangan di MKD akan menjadi ajang penampilan para politisi Senayan untuk saling melakukan tawar menawar. Apakah putusan sidang MKD tentang Setya Novanto akan membuat rakyat puas atau kecewa, itu bukan urusan mereka. Toh nanti akan mudah memberi alasan kepada publik, dan publik pun (seandainya tidak puas) juga tak akan bisa berbuat banyak thd MKD dan DPR,” beber Hikam.(itl)

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter