logo
×

Senin, 09 November 2015

JK Isyaratkan Jika Menteri Rini Bakal Dicopot

JK Isyaratkan Jika Menteri Rini Bakal Dicopot
Menteri BUMN, Rini Soemarno ketika melakukan rapat kerja dengan DPD RI, Kamis 4/12/2014
NBCIndonesia.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui kabar Menteri BUMN Rini Soemarno santer akan masuk ke dalam daftar menteri yang akan di-reshuffle. Pasalnya, seluruh anggota DPR RI terutama Fraksi PDIP dan Partai Gerindra mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Rini.

"Ya saya ada juga mendengar itu," kata JK, sapaan karib orang nomor dua di pemerintahan itu, saat dikonfirmasi di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Meski setuju pencopotan Rini, JK menyerahkan kepada Presiden Jokowi terkait masa depan menteri BUMN itu di dalam kabinet. "Tergantung pada Presiden sendiri untuk bagaimana baiknya," ujar mantan Ketum Golkar itu.

Ketika dikonfirmasi kapan pemerintah akan merombak kabinet, Ketua PMI itu mengaku telah membicarakannya dengan Presiden Joko Widodo. "Tapi Belum kita bicarakan detail," tutup JK

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan Rini Soemarno harus lengser dari kursi kabinet.

Masinton mengaku, soal keinginan Rini Soemarno membeli pesawat airbus oleh PT Garuda Indonesia yang sempat mendapat kritik dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli adalah awal mulanya.

"Kemunculan skandal Garuda, sangat terbuka melakukan keinginan reshuffle. Kan udah diberikan warning oleh Presiden. Selain itu setelah diberikan warning terbuka lagi ada skandal Garuda. Itu berpotensi merugikan negara. Dengan pembelian pesawat itu yang rutenya internasional. Sedangkan Garuda enggak kuat berkompetisi di pasar internasional," tutur dia.

Politikus PDIP itu menilai di balik rencana pembelian pesawat airbus itu ada motif tersembunyi Menteri BUMN. "Kita sudah tahu bisnis pembelian Garuda sebelumnya itu rugi karena penerbangan internasional. Kalau sekarang dipaksa pembelian pesawat berbadan besar, padahal sebelumnya mengalami kerugian. Itu harus diusut karena menyangkut BUMN. Itu milik publik, milik rakyat," tandas Masinton.(rmn)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: