![]() |
| Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (2/9). |
Usulan itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada intelijen (04/11). “PAN tidak usah diberi jatah kursi, nanti akan ada reaksi dari politisi PAN di DPR,” tegas Huda.
Kata Huda, masuknya PAN di Pemerintahan Jokowi-JK, dengan memberikan jabatan, justru akan memunculkan keributan. “NasDem sudah beraksi, belum lagi PKB yang sejak awal mendukung Jokowi. Hal ini akan membuat pemerintahan Jokowi semakin ribut dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan,” jelas Huda.
Menurut Huda, agenda reshuffle kabinet jilid II sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi sebagai ajang untuk menguji kesetiaan partai-partai politik pendukungnya. “Mana partai yang bergabung semata karena alasan ingin mendapatkan kursi kabinet, mana partai yang memang sungguh-sungguh ingin membantu Presiden tanpa syarat,” papar Huda.
Sebelumnya, Ketum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri perjamuan makan malam menyambut kunjungan Presiden Finlandia Sauli Nimisto di Istana Negara (4/11).
Sejak mendeklarasikan diri mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, PAN masih belum menempati posisi strategis di eksekutif. Terkait rencana reshuffle jilid II, disebut-sebut politisi PAN akan masuk di Kabinet Kerja.(itl)


