 |
| Rida Mulyana di ruang tunggu KPK |
NBCIndonesia.com - Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR, Jamalludin Jafar yang telah diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik di Deiyai menyebut, rencana proyek pernah dibahas dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Saat itu, Sudirman Said dan jajarannya tengah mengadakan rapat dengan Komisi VII.
Seperti diketahui, praktik suap dalam pembahasan anggaran rencana pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Deiyai, Papua ini terungkap setelah KPK menangkap Dewie Yasin Limpo dkk. Dewie saat itu diketahui telah menerima suap sebesar Rp 1,7 miliar dari PT Abdi Bumi Cendrawasih untuk mendorong agar proyek pembangkit listrik mikrohidro di Deiyai, Papua masuk dalam program Kementerian ESDM dengan nilai anggaran lebih dari Rp 200 miliar.
Kasus ini menurut Jamalludin Jafar "memang pernah dibahas dengan menteri pada rapat tanggal 8 April, beliau (menteri) tidak menjawab. Saya juga bertanya pada waktu itu. Saya hanya beri masukan pada daerah Deiyai berpotensi. Terkait dengan Deiyai, saya menyampaikan kepada kementerian bahwa ada potensi listrik di sana. itu danau Paniai," kata Jamal di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).Seperti diketahui, praktik suap dalam pembahasan anggaran rencana pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Deiyai, Papua ini terungkap setelah KPK menangkap Dewie Yasin Limpo dkk.
Saat ini KPK mulai menelusuri kasus dugaan suap pembahasan anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik microhidro di Deiyai, Papua ke arah Kementerian ESDM. Guna mengungkap konstruksi kasus, penyidik memeriksa Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana.Rida Mulyana telah tiba di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2015). Mengenakan jas hitam, Rida tak memberikan keterangan sedikit pun kepada wartawan.Rida akan ditanya penyidik KPK soal adanya usulan pembangunan pembangkit listrik microhidro di Deiyai, Papua yang belakangan diketahui terjadi kongkalikong dengan praktik suap.Proyek inilah yang awalnya didorong oleh Dewie Yasin Limpo saat masih aktif di Komisi VII DPR dari fraksi Hanura.(dtk)
