 |
| RS Sumber Waras |
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menegaskan, setiap laporan dari masyarakat yang datang ke lembaga antirasuah, harus melalui sejumlah tahap untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah penyelidikan.
"(Laporannya) memerlukan pendalaman dan kajian dari tim," ungkap Indriyanto, Senin (2/11/2015).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Haji Lulung bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta melaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK, Jumat (30/10). Menurut mereka, pembelian itu telah mengabaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga tersebut juga sudah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membatalkan transaksi jual beli tanah untuk RS Sumber Waras, lantaran pembelian lahan seluas 3,7 hektar itu berpotensi merugikan keuangan negara.
Lebih lanjut, Indriyanto mengemukakan laporan Pansus DKI Jakarta (Haji Lulung) itu masih dalam tahap telaah di Pengaduan Masyarakat (Dumas).
"Ini masih tahap awal yang diterima unit pengaduan masyarakat dan memerlukan pendalaman dan kajian dari tim," pungkasnya.(rmn)
