NBCIndonesia.com - Ketua Presideum Indonesian Police Watch, Neta S Pane mengaku yakin dengan ditetapkannya Lino sebagai tersangka oleh KPK, maka oknum-oknum pejabat tinggi negara yang selama ini membela Lino tidak akan lagi berani membelanya.
“Kalau ada isu Warpes Jusuf Kalla terlibat, maka ini menjadi tugas KPK untuk memeriksanya, karena polisi tidak punya kewenangan,” kata Neta dalam pesan tertulisnya, Sabtu (19/12/2015).
Terakhir dirinya pun meminta Polri untuk segera membuka sembilan kasus besar yang dulu sempat ditangani oleh Buwas dan dijanjikan untuk dibongkar. Dia pun mencontohkan kasus penjualan kondensat dan kasus di penanaman sejuta pohon di Pertamin Foundation yang kabarnya melibatkan pejabat tinggi negara di Kementrian Kehutanan periode lalu.
”Jadi menjadi tanggungjawab Polri untuk segera melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Buwas. Selama ini apa yang dilakukan Buwas sudah benar dan menjadi tanggungjawab moril pimpinan polri sekarang untuk menindaklanjuti kasus yang ditangani buwas. Segera menjadikan semua yang terlibat menjadi tersangka dan menahannya, termasuk mantan pejabat tinggi di kementrian kehutanan di balik kasus Pertamina Foundation,” tandasnya.
KPK dan polri bisa kerja sama untuk menjerat pejabat tinggi yang diduga terlibat dibalik kasus Lino. Dengan bergulirnya kasus lino, polri segera membuka sembilan kasus lainnya. Misalnya kasus kondesat, yang sudah jadi tsk ditahan, pertamina foundation, supaya kepercayaan masyarakat pulih, selama ini buwas disalahkan.
"Masyarakat pasti akan mendukung Polri. Kita berharap oknum yang melindungi Lino, pasti tidak akan muncul lagi."
Seperti diketahui KPK mentapakn RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Sementara kasus yang pernah ditangani Budi Waseso di Pelindo II adalah pengadaan 10 unit crane senilai Rp 45 miliar. Penyidik Dit Tipideksus Bareskrim menemukan proses pengadaan mobile crane tersebut menyalahi prosedur karena pemenang tender yang ditunjuk langsung.
Selain itu Pelindo dianggap tak menggunakan analisa kebutuhan barang, hingga mengakibatkan 10 mobile crane yang diterima sejak tahun 2013 terbengkalai di Pelabuhan Tanjung Priok. Direktur Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim.Namun sayangnya setelah itu, Kabareskrim Budu Waseso pun dicopot karena dugaannya adanya pejabat tinggi negara yang berada dibalik RJ Lino.
RJ Lino bahkan tidak segan-segan menunjukkan siapa dirinya dan siapa pejabat negara yang berada dibelakangnya karena saat mengetahui kantornya digeledah, Lino secara demonstratif dihadapan wartawan menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil yang dikenal sebagai orangnya Jusuf Kalla.
Melalui sambungan telepon, Lino yang geram mengancam akan mundur dari posisinya sebagai Dirut PT Pelindo jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menyelesaikan persoalan ini segera. Dalam percakapan itu, Lino juga mengungkapkan bahwa Meneg BUMN sudah menghubungi Kapolri dan meminta Sofyan Jalil untuk memberi tahu presiden bahwa dirinya lah yang membuat Pelindo menjadi perusahaan yang kaya dan jika diperlakukan seperti ini dia pun meminta berhenti.
"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok. Ibu Rini sudah telepon Kapolri. Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, Pak, kalau caranya begini saya berhenti saja besok. Saya sama sekali disappointed. Saya sama sekali disappointed," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon di Kantor Pusat PT Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok bulan Agustus lalu.(TS)
