 |
| HM Prasetyo (tempo) |
“Kalau kasus ini diserahkan ke KPK baru percaya. Kalau ditangani Jaksa Agung nuansa politiknya sangat kental terlebih lagi HM Prasetyo orang NasDem,” kata aktivis politik Ahmad Lubis dalam pernyataan kepada intelijen, Rabu (2/12).
Lubis melihat kasus ini bagian pertarungan dua kekuatan besar yang sama-sama merugikan negara. “KPK harus turun tangan dalam kasus ini. Ini kasus besar dan hasil MKD hanya keputusan politis saja,” jelas Lubis.
Kata Lubis, nuansa politiknya sangat kental di mana ada pihak yang memanfaatkan. “Kita akui Setnov bersalah, tetapi akui juga lawan-lawan politiknya ikut menunggani kasus ini,” pungkas Lubis.
Sebelumnya HM Prasetyo mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi di balik kasus perpanjangan kontrak karya Freeport. Ia menduga ada pemufakatan jahat di balik kasus yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto itu.
“Ada yang lebih penting dibanding masalah pencatutan nama (Presiden Joko Widodo), yaitu unsur korupsinya. Sekarang lagi kami pelajari,” ujar Prasetyo ketika diwawancarai majalah Tempo.
Menurut Prasetyo, jika pemufakatan jahat itu terjadi, negara akan rugi besar. Apalagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai dilangkahi.
Meski begitu, kata Prasetyo, penyelidikan dugaan korupsi ini tak akan memakan waktu singkat. Alasannya, banyak hal yang harus dipelajari termasuk rekaman asli dari percakapan antara perwakilan Freeport, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.(itl)
