 |
| Sejumlah anggota dewan melakukan aksi #SaveDPR |
Alasannya, lanjut dia, gerakan moral tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja pimpinan DPR yang jauh dari harapan publik.
"Banyak tontonan menarik di DPR hari ini termasuk penyematan pita hitam "Save DPR" itu menunjukkan berarti ada gaya kepemimpinan yang salah di DPR yang dipimpin Setya Novanto dan wakilnya-wakilnya," tandas Wakil Ketua Pansus Pelindo II ini di DPR RI Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Misalnya saja, lanjut dia, ada beberapa kebijakan pimpinan DPR RI yang tidak sesuai tupoksinya.
"Contoh, layak enggak Ketua DPR mengundang Jaksa Agung dan mengundang pimpinan Komisi III yakni saya dan Azis Syamsudin, sementara pimpinan yang lain enggak diundang. Dia (Setya Novanto-red) mengundang Jaksa Agung dalam kasus Victoria Securitas. Padahal, Jaksa Agung itu wilayah Komisi III. Jadi, ada apa dengan Novanto yang melampaui tugasnya tidak menyerahkan pada Komisi III?," ungkap dia.
Tak hanya itu, Desmond pun saat berbincang dengan TeropongSenayan menunjukkan sejumlah data berupa surat yang menyatakan kejanggalan yang dilakukan pimpinan DPR RI.
"Yang kedua, ada yang luar biasa. Orang berperkara di Medan Sumatera Utara rebutan harta sebuah perguruan tinggi. Dalam perkara tersebut ada surat Novanto yang membela sebelah pihak dan ada surat Fahri Hamzah yang membela pihak sebelahnya. Jadi, pimpinan DPR dalam kasus yang sama pimpinan DPR berbeda, jadi ada apa dengan mereka ini sebenarnya?," terang dia.
Untuk itu, kata dia, dengan adanya gerakan moral seperti ini sangat tepat dilakukan ditengah krisis kepemimpinan yang tengah terjadi di lembaga DPR RI saat ini.
"Jadi untuk itu, perlu ada gerakan moral Save DPR sebagai wujud penolakan dengan prilaku pimpinan DPR yang enggak benar saat ini. bagi saya mundur atau tidak yang jelas ada yang salah dalam kepemimpinan DPR hari ini," pungkas dia.(TS)
