 |
| Presiden Joko Widodo (kiri) menyambut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat pertemuan membahas isu nasional terkini di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (24/10). [ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma] |
Dalam pidatonya, Megawati bicara banyak soal perlunya mengkaji ulang substansi UUD 1945 hasil amendemen yang dilaksanakan hingga 2002.
"Kalau diingat (amendemen) itu adalah masa saya sebagai wapres dan presiden. Yang mendapatkan sebuah beban, karena setelah kita dapat selesaikan yang pada waktu itu disebut rezim Orba dan masuk reformasi. Saya saat itu khawatir, karena begitu bergeloranya semangat untuk bisa menyelesaikan pemerintahan yang telah berjalan 33 tahun, dapat kesempatan membentuk pemerintahan baru, tapi tidak dengan kesiapan dan persiapan," jelas Megawati, Senin (7/12).
Menurut Megawati, banyak hal yang perlu dikaji dan disempurnakan dari amendemen Konstitusi. Tak lupa juga Megawati menyinggung soal tambang Freeport.
Bagi Megawati, berbicara Freeport juga berbicara soal bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang hingga kini banyak dikuasai pihak asing.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu menilai bahwa ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dia mengaku mendukung Presiden Jokowi dengan konsep Revolusi Mental-nya. Wujudnya adalah komitmen Anak Bangsa untuk mengelola SDA secara mandiri.
"Makanya saya senang waktu Pak Jokowi bilang mau revolusi mental. Ini mentalnya yang harus diubah. Mengubah mental itu harus dimulai dari diri sendiri," kata Megawati.
"Founding Father kita mengatakan, kamu itu bangsa besar, bangun. Kamu itu bisa. Harus bisa jujur dan tegar. Kalau Jokowi bilang Revolusi Mental, saya bilang ke presiden, bener ya, revolusi mental ya."
Dia juga bercerita sewaktu bertemu petinggi Freeport. Saat itu, meski tak disebutkan kapan, dia menuntut Freeport untuk membangun smelter. "Saya katakan, 'inget loh kamu sudah ambil berapa loh, yang namanya smelter itu harus. Jangan kamu bohongin kita lagi lah. Bangsa kita sudah semakin pintar loh," tutur Megawati. (SP)
