 |
| Hasyim Muzadi dan Jokowi |
Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, permintaan maaf itu justru akan mendatangkan problem baru dalam perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang.
"Jangan dituruti tuntutan itu, karena akan menjadi problem baru. Apalagi di saat ekonomi lagi sulit, politik ruwet dan jalannya pemerintahan gaduh," katanya seusai sarasehan pemaparan dan penguatan Aswaja (ahlussunnah wal jamaah) dan waspada PKI, yang digelar Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur di Pasuruan, Kamis (7/1/2016).
Menurut Hasyim, kebangkitan neo komunisme yang dipelopori ratusan intelektual di Indonesia semakin kebablasan. Anak cucu PKI yang telah menikmati kebebasan justru menuntut diperlakukan secara lebih.
"Nikmati saja kebebasan yang sudah diperoleh. Mereka sudah bisa berkiprah di mana-mana dan menempati posisi penting. Jangan lagi minta-minta yang berlebihan. Kalau mendesak meminta lebih, seperti presiden meminta maaf, justru akan membuka luka lama," ujarnya.
Ia mengingatkan, saat ini banyak tekanan dari sejumlah pihak yang didukung negara-negara asing untuk menimbulkan kebencian terhadap Islam. Indonesia yang mayoritas muslim, menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan lahan kekacauan. Mereka tidak menginginkan Islam bersatu dan menjadi kuat.
"Partai politik yang berbasis Islam ini harus sering melakukan komunikasi untuk membendung bangkitnya faham komunis baru. Partai Islam yang berada dalam parlemen, merupakan benteng pertama. Tapi sayangnya, anggota DPR ini tidak pernah cocok dengan pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Imam Besar FPI Habib M Rizieq Shihab menyerukan agar jajarannya mewaspadai setiap upaya untuk membangkitkan kekuatan PKI dan penyebaran faham komunis. FPI akan berada di belakang pemerintah untuk melawan tekanan-tekanan yang mendesak agar presiden meminta maaf kepada PKI.
"Tekanan terhadap presiden untuk meminta maaf kepada PKI sangat kuat. FPI harus melakukan tekanan lebih kuat agar presiden tidak melakukannya. Karena implikasi permintaan maaf itu akan sangat panjang. PKI tidak bisa disalahkan dan berhak direhabilitasi nama baiknya," ujar Habib Rizieq.
Menurutnya, kebangkitan para penerus PKI tersebut sudah menyusup pada kekuatan partai politik lainnya yang saat ini ada. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah agar dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Sehingga PKI hanya dianggap sebagai korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan para ulama dan TNI. (ok)
