 |
| Spanduk 'Hukum Mati Koruptor' dibentangkan saat digelarnya car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (8/12). Spanduk tersebut digelar dalam rangka menyambut hari anti korupsi internasional.inilah.com/Agus Priatna |
"Pemerintah harus mengamandemen terlebih dahulu Undang-Undang Korupsi dengan minimal kerugian uang negara di atas Rp1 miliar akan bisa dikenakan hukuman mati," katanya saat dihubungi di Lebak, Selasa (19/01/2016).
Menurut dia, penerapan hukuman mati sudah dilaksanakan di negara Tiongkok, sehingga bisa mengeleminasi pelaku korupsi tersebut.
Sebaliknya, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif untuk memberantas korupsi.
"Kami yakin jika pelaku korupsi dihukum mati maka kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Ia menyatakan, korupsi dapat meruntuhkan perekonomian negara sehingga menimbulkan kesengsaraan dan juga penderitaan rakyat.
"Kita harus melawan korupsi karena korupsi musuh bersama yang harus diberantas hingga akar-akarnya," katanya.
Saat ini, pelaku korupsi di Tanah Air sudah cukup memprihatinkan karena status pelakunya memiliki strata pendidikan tinggi dan memiliki jabatan yang terhormat di lingkungan pemerintahan/legislatif.
Para pelaku korupsi sudah menjalani proses hukum di pengadilan, bahkan sebagian lainnya sudah dieksekusi menjalani hukuman terdiri dari berbagai profesi, seperti kepala daerah, menteri, legislatif, politik, Jenderal Kepolisian, penegak hukum, akademisi, perbankan, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pengusaha swasta.
Belum lama ini, kasus korupsi juga terjadi di lingkungan DPRD Banten terkait suap pendirian Bank Banten, lalu KPK juga menetapkan tersangka beberapa anggota DPR RI terlibat penyuapan pembangunan infrastuktur di Indonesia bagian timur.
"Saya kira kasus korupsi di Indonesia cukup dahsyat karena bisa menghancurkan ekonomi makro dan juga merugikan keuangan negara sehingga bisa menimbulkan kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu, korupsi pemerintah harus mengamandemen terlebih dahulu undang-undang korupsi untuk mencegah maraknya kasus korupsi.
Secara terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak mengharapkan kasus korupsi di Tanah Air berkurang pada tahun 2016 sehingga kehidupan rakyat lebih baik.
Perbuatan korupsi masuk kategori dosa besar karena menyengsarakan rakyat banyak, namun korupsi di negara ini tidak henti-hentinya dalam pemberitaan media massa.
"Kami mendukung pelaku korupsi yang menghancurkan perekonomian nasional dihukum mati," kata Ketua Fatwa MUI Kabupaten Lebak KH Baidjuri.
Ia menjelaskan, perbuatan korupsi itu dosa besar dan disamakan dengan kejahatan membunuh dan konsekuensinya, pelaku pembunuh itu menurut ajaran Islam harus mendapat hukuman mati pula (qishas).
"Kami setuju hukuman bagi pelaku korupsi hukuman mati," katanya. (rn)
