 |
| Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri |
“Jokowi harus membuktikan bahwa perombakan kabinet nanti merupakan hak prerogatifnya, dan tidak distir oleh siapapun termasuk Mega,” papar Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).
Seperti diketahui, Jumat (8/1/2016) Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) terlibat berbincang-bincang dengan Mega di Istana Negara, Jakarta. Dan setelah itu, JK menyambangi Mega dikediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta. Dua peristiwa politik menimbulkan dugaan bahwa pertemuan tersebut membicarakan perombakan kabinet.
Hidayat yang ketua Majelis Pertimbangan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini menyatakan, pembentukan kabinet ahli merupakan janji yang disampaikan Jokowi pada saat kampanye Pemilu Presiden 2014. Sebab itu, Jokowi harus membuktikan janjinya tersebut pada perombakan kabinet yang akan datang.
“Kemarin (Jumat, 8/1), Jokowi juga bertemu dengan Tim Relawan-nya pada saat kampanyenya, dan oleh Tim Relawan diakui dalam pertemuannya dengan Jokowi membicarakan perombakan kabinet. Kita tidak tahu Timi Relawan juga mengajukan nama calon menteri kepada Jokowi dalam pertemuan tersebut” papar Hidayat.
Menurut dia, kita berharap kepada Jokowi menggunakan hak prerogatif-nya, dan tidak melakukan transaksional dengan parpol pendukungnya, termasuk didikte oleh mereka. “Kita tidak mempermasalahkan Jokowi mengangkatkan calon menteri dari parpol,” tegas Hidayat.
Sebab, kata Hidayat, banyak mereka yang profesionalis yang tersebar di berbagai parpol dengan berbagai keahlian di bidangnya. Namun yang kita permasalahkan adalah penunjukkan menterinya lebih mengedepankan karena parpol pendukungnya.
“Padahal orang yang dari parpol pendukungnya tersebut tidak memiliki keahlian di bidangnya. Jadi penunjukkan menteri tersebut dilakukan dengan cara transaksional,” papar Hidayat yang juga mantan ketua MPR.
Karenanya, Hidayat menyarankan kepada Jokowi dalam perombakan kabinet nanti agar lebih mengedepankan kabinet ahli. Merujuk kepada hasil laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Hidayat menjelaskan menteri yang berasal dari parpol kabinet Jokowi memiliki kinerja yang rendah.
“Laporan Menteri Yuddi ini seharusnya menjadi pertimbangan dari Jokowi agar dalam mengangkat menteri yang ahli di bidang dalam permbakan kabinet nanti, apakah mereka berasal dari parpol atau bukan parpol,” papar Hidayat. (ts)
