 |
| Partai Golongan Karya (GOLKAR). |
NBCIndonesia.com - Kepengurusan Partai Golkar alami status quo. Menyusul dicabutnya surat keputusan pengurus partai hasil Munas IX Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Jika kembali ke pengurus hasil Munas Riau 2009 maka mulai besok partai berlambang pohon beringin tersebut tidak miliki kepengurusan yang sah. Pasalnya, masa berlaku kepengurusan itu berakhir 31 Desember 2015 ini.
"Jika kembali ke hasil Munas Riau maka masa baktinya telah berakhir pada hari ini," kata Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono di kediamannya, Cipinang Cimpedak, Jakarta, Kamis (31/12).
Meski begitu, Agung mengimbau kepada seluruh kader tetap tenang dan mendukung langkah-langkah membangun eksistensi Partai Golkar. Agar tetap tegak berdiri demi membangun bangsa dan negara.
"Kepada seluruh kader, anggota dan partisipan Partai Golkar kami meminta agar tetap tenang. Seraya mendukung langkah langkah konstruktif yang kami lakukan untuk menjamin tegaknya eksistensi Golkar bagi bangsa dan negara," pungkasnya.
Pencabutan SK kepengurusan Golkar Munas Ancol dilakukan Menkumham Yasonna Laoly pada 30 Desember 2015. Langkah itu diambil setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 490K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015.(rm)
