 |
| Jokowi dan Jusuf Kalla. (ist) |
Nampaknya hal itu bakal berlanjut di tahun 2016 ini, bahkan situasinya diperkirakan bakal makin buruk. Setidaknya itu yang diutarakan Pengamat politik Universitas Gajad Madja, Sukmajati.
Sukmajati menuturkan, kegaduhan politik di antaranya, dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP yang akan sampai pada puncaknya pada awal tahun 2016. Skandal Freeport, hingga isu reshuffle kabinet yang bermuatan dilema dengan merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK.
Perseteruan antar pembantu Presiden juga akan menghiasai wajah pemerintahan tahun depan, dan yang lebih mendominasi adalah desakan pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Artinya, lanjut Mada, tahun depan, khalayak masih terus akan digempur dengan drama politik tanpa tapal batas, termasuk kasus Pelindo II yang pastinya akan menyeret nama-nama menteri terkait.
Kartelisasi politik juga tetap akan berlangsung dalam pemerintahan Jokowi-JK. Saat Jokowi yang menempatkan orang berlatar belakang partai politik di beberapa jabatan dalam pemerintahan seperti Jaksa Agung HM Prasetyo (NasDem) tentu saja, akan menimbulkan perseteruan antarpartai pendukung pemerintah terkait dengan kursi menteri.
“Saat Jokowi akan memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Budi Gunawan (mantan ajudan Megawati), meskipun urung dilantik dengan alasan menunggu proses hukum, tetap menjadi catatan publik, bahwa Jokowi tunduk pada kekuatan partai. Ini berbahaya bagi keseimbangan pemerintahan,” katanya, Kamis (31/12/2015).
Lebih-lebih, dengan masuknya PAN, rumusan reshuffle kabinet juga akan menjadi lebih berwarna.(ts)
