NBCIndonesia.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta, agar warga Jakarta sabar menunggu proses hukum skandal korupsi RS Sumber Waras yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Haji Lulung begitu dia akrab disapa, mengatakan KPK tidak lama lagi akan memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga kuat sebagai aktor konspirasi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Ketua DPW PPP DKI ini yakin, komisi antirasuah akan melakukan penyelidikan dengan independen dan transparan tanpa bisa diintervensi pihak manapun.
Demikian disampaikan Haji Lulung usai dirinya bersama 30 anggota DPRD DKI Jakarta menyambangi gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016) kemarin.
"Kita (DPRD DKI-red) sebagai representasi rakyat Jakarta, ingin KPK cepat menuntaskan kasus RS Sumber Waras. Masyarakat Jakarta resah dengan gencarnya pemberitaan kasus korupsi RS Sumber Waras selama ini," ujar Haji Lulung kepada TeropongSenayan di Jakarta.
Menurut dia, selama ini publik dibuat bingung oleh aksi tipu-tipu yang kerap dilontarkan Ahok terkait kasus Sumber Waras.
"Saya perlu sampaikan ke semua, kami datang kemari (KPK-red) untuk membongkar kebohongan yang namanya Basuki Tjahja Purnama," kata Haji Lulung sambil menunjukan bukti tidak adanya proyek pengadaan lahan RS Sumber Waras dalam draft KUA-PPA DKI 2014.
"Saya perlu sampaikan dan masyarakat harus tahu Basuki Tjahja Purnama itu bohong. Jangankan kita, kamaren Hakim Tipikor juga mau ditipu sama dia," urai Haji Lulung merujuk pada kesaksian Ahok yang sempat menyebut APBD-P 2014 ditandatangani Jokowi, saat bersaksi untuk tersangka UPS, Alex Usman di pengadilan tipikor Jakpus beberapa waktu lalu.
Karena itu, Haji Lulung memastikan, kapasitas mereka sebagai wakil rakyat Jakarta di DPRD DKI akan terus mengontrol dan mengawal kasus Sumber Waras.
Menurutnya, kasus Sumber Waras adalah kejahatan luar biasa yang telah menyebabkan kerugian bagi rakyat DKI.
"Ini duit ratusan miliar yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun DKI Jakarta, tetapi ditilep oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," terang Haji Lulung.
"Jadi, kedatangan kami kesini atas nama lembaga (DPRD DKI-red), bukan perseorangan. Tugas kami untuk mengontrol uang rakyat yang sudah dirampok, kami akan datang dua kali sebulan ke KPK untuk mengontrol kasus ini," ungkap dia.
Karena itu, Haji Lulung membantah jika ada anggapan bahwa kedatangan 30 anggota DPRD DKI ke KPK untuk melakukan pressure terhadap komisionir KPK.
Tokoh Betawi ini menegaskan, DPRD adalah lembaga yang merupakan alat kontrol dan pengawas atas apapun yang menimpa Pemprov DKI.
"Tolong jangan diplintir lagi, kedatangan kami bersama rekan-rekan anggota DPRD DKI ke KPK ini ingin membantu dan memberikan data yang valid kepada KPK. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan tendensi politik," pensan Haji Lulung.
"Prinsipnya, kita (DPRD-red) ingin agar penanganan kasus RS Sumber Waras tidak digantung dan segera diusut hingga tuntas. Supaya jelas duduk persoalan yang sebenarnya," pungkasnya. (ts)
