NBCIndonesia.com - Setelah sekian lama berdiam diri usai tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono muncul dalam sebuah program berjudul "SBY Peduli dan Isu-Isu Terkini" yang disiarkan di Channel Youtube Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY yang sudah dua tahun meninggalkan jabatannya sebagai presiden memang sangat ditunggu soal pandangannya mengenai berbagai isu dan polemik yang terjadi saat ini.
Suami dari Ani Yudhoyono ini mengaku ingin hidup dengan suasan baru dan berkonsolidasi dengan keluarga.
Tetapi, itu tidak membuatnya apatis meski terlihat jarang berbicara.
Beberapa kali SBY sempat memberikan komentarnya lewat media sosial soal polemik yang berkembang.
Namun, komentarnya tersebut ditanggapi berbeda, ada yang merasa keberatan dan ada juga yang mendukung komentar SBY.
"Meski jarang muncul, bukan berarti saya apatis atau tidak peduli dengan bangsa ini saya hanya ingin merasakan suasana baru tapi itu tidak menjadikan saya lupa dengan kondisi bangsa ini, beberapa kali saya memberikan komentar lewat media sosial, ada yang merasa tidak senang dan lansung mengirima pesan singkat kepada saya," kata SBY mengawali program acaranya.
Dalam program tersebut SBY juga memberikan pandangannya soal polemik yang tengah hangat diperbincangkan yaitu mengenai pro dan kontra pembangunan kereta cepat Jakarta dan Bandung.
Dalam pandangannya SBY menilai pro dan kontra dalam negeri yang menganut sistem demokrasi adalah sebuah kewajaran.
Dan pemerintah juga tidak harus berkecil hati saat menerima berbagai kritikan dan masukkan terkait pembangunaan kereta cepat yang menelan biaya yang sangat besar.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus memberikan penjelasan alasan dibangunnya proyek yang menelan biaya sekitar Rp 76 Triliun yang diduga banyak pihak rawan terjadinya penyimpangan, meski pemerintah menyebut kalau biaya pembangunannya tidak menggunakan dana APBD.
"Pemerintah harus bersedia mendengarkan saran dan kritik dan menjelaskan kepada rakyat mengenai biaya pembangunannya selogis mungkin, siapa yang membangun, dampak sosial dari pembangunannya, sehingga rakyat paham," kata SBY.
SBY juga meminta kepada rakyat untuk tidak langsung curiga dan menuduh pemerintah melakukan penyimpangan.
Namun, rakyat juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, dan itu adalah bentuk kepedulian rakyat.
SBY juga meminta pemerintah untuk melakukan pemabanguna kereta cepat ini dengan baik dan benar berdarakan ketentuan hukum, undang-undang, dan sesuai dengan mekanisme yang ada. (tn)
