NBCIndonesia.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap ada yang tak beres dengan konsep penanggulangan banjir dari Joko Widodo (Jokowi) ketika mereka berdua baru memimpin Jakarta pada 2012 silam.
Saat itu, Jokowi memerintahkannya untuk membuang sebagian besar aliran dari hulu sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Barat. Padahal, akan efektif dan tidak membahayakan jika aliran air dengan volume yang besar ketika musim hujan dibagi rata ke semua saluran yang ada hingga sampai ke laut.
"Makanya tahun pertama saya dikerjain sama Pak Jokowi. (Air) dilempar ke kanal banjir barat begitu gede, melintasi tanggul, jebol (tanggul) Latuharhari," ujar Ahok sapaan karibnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Setidaknya, sambung dia, ada sebanyak 1086 saluran air yang melintasi Jakarta untuk mengalirkan air dari hulu sungai Ciliwung untuk sampai ke laut.
Memang sudah seharusnya, kata Ahok, beban air dibagi rata melintasi ribuan saluran yang ada, seperti yang dilakukannya saat ini. Karena itu juga Ahok menjadi sosok penentang adanya ketentuan menutup pintu air seperti yang terjadi di Manggarai.
"Pintu (air) Manggarai kenapa ada pintu, tapi kenapa ditutup terus? Airnya kan datang terus nih, kalau kamu tutup terus sampai tinggi baru dibuka, kira-kira airnya banjir enggak? Kenapa enggak kamu buka aja terus, biar airnya ngalir," ungkap Ahok.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, teori zaman Belanda selalu menutup pintu air Manggarai alih-alih melindungi kawasan ring 1 dengan Istana Negara di dalamnya sudah tidak ideal lagi digunakan saat ini.
Buktinya, ketika beban air dengan volume yang besar dibuang ke wilayah Barat Jakarta banyak warga terdampak banjir. Menurut Ahok soal kawasan Ring 1 tak perlu dikhawatirkan, karena saat ini Jakarta sudah memiliki Waduk Pluit dan pintu air Pasar Ikan dengan kualitas pompa yang mumpuni.
"Baca sejarah baik-baik. Itu kampung-kampung semua tenggelam dari dulu. Jadi Belanda ngamanin Menteng, ngamanin area ini (Jalan Merdeka) tapi rakyat dikorbanin," ungkap Ahok.(rn)
