NBCIndonesia.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengakui rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau sudah ada sejak tahun 2015. DPR sudah menyatakan dukungannya atas rencana tersebut. Anggaran juga sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan 2016.
“Dibutuhkan tambahan anggaran Rp 1,3 triliun dari sebelumnya sekitar Rp400 miliar,” ujar Mahfudz Sidik, 24/3/2016.
Namun, anggaran itu baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI. Adapun untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. “Target 2017 harus selesai,” ujar Mahfudz.
Belum lama ini, kapal milik negara China sempat melecehkan kedaulatan NKRI dengan mengganggu petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindak kapal pencuri ikan China.
Pemerintah pun meradang dan mengecam aksi patroli kapal China tersebut. “Sekarang kita usulkan, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana,” ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan perbatasan dan tidak mau Indonesia diacak-acak negara mana pun.
“Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, Pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas,” ujar Menkopolhukam.(jg)
