NBCIndonesia.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah berserta pemangku kepentingan lainnya untuk segera mencari jalan keluar dari persoalan BPJS Kesehatan yang dinilai belum maksimal secara kualitas. Masih banyak kendala seperti pendanaan yang masih minim, hingga akhirnya iuran dinaikkan.
Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI, Daeng M. Faqih mengatakan, permintaan program BPJS Kesehatan sangat banyak, bahkan sampai terjadi persoalan seperti antrean peserta yang begitu panjang ketika berobat.
"Sisi permintaan mau tidak mau harus diubah soal regulasi, tapi dilematis, mau perbarui regulasi dan kecukupan dana tapi itu membebani APBN," tutur Daeng, Jakarta, Sabtu (19/3).
Daeng pun menggambarkan, persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ibarat orang yang tidur memakai sarung. Di tarik ke atas sarungnya maka kakinya akan digigit nyamuk, tetapi kalau sarungnya di bawah maka kepalanya akan digigit nyamuk.
"Jadi dilematis ini bisa diselesaikan kalau berkoordinasi bersama, regulasi mana yang harus diperbaiki, menghitung kecukupan dananya seperti apa," jelas dia.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah mulai 1 April 2016, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu sendiri diundang-undangkan pada 1 Maret lalu.
Dengan terbitnya Perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.(mdk)
