NBCIndonesia.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memaklumi atau menganggap wajar jika kerap terjadinya perbedaan pendapat antar menteri di Kabinet Kerja, terutama menyangkut pembahasan suatu kebijakan.
Menurutnya, seorang menteri mempunyai tanggung jawab besar sehingga dalam menjalankan tugasnya harus mendetil. Hal itulah, yang dikatakannya terkadang kerap menimbulkan perbedaan pendapat antar menteri.
Namun, JK mengaku tidak mentolerir jika perdebatan tersebut di bawa ke luar atau sampai menjadi konsumsi publik karena terjadi "saling serang" menggunakan media sosial.
"Perdebatan itu biasa saja sebenarnya dimana-mana.Tentunya, tidak boleh membawa keluar permasalahan internal dan ya tentu kita harapkan jangan terulang lagi," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/3).
Untuk hal tersebut, JK mengaku telah berulang kali menegur para menteri untuk tidak membawa perdebatan ke luar ruang rapat kabinet atau rapat terbatas.
"Sudah berkali-kali, kalau di dalam ya, saya sendiri sudah berkali-kali menegur. Terkadang ada memang orang yang bersikap tidak sesuai dengan jalur organisasi," ujarnya.
Tak Perlu Inpres
Hanya saja, JK menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang nanti akan mengambil tindakan akan ulah nakal menteri tersebut. Meskipun tidak diungkapkan langkah tersebut.
"Itu Presiden yang punya kewenangan lah," jawab JK ketika ditanya kemungkinan opsi evaluasi yang berujung pada reshuffle (perombakan) kabinet.
JK hanya mengungkapkan tidak perlu ada Instruksi Presiden (Inpres) yang isinya mengantur hubungan atau koordinasi antar menteri. Sebab, sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembagian tugas masing-masing menteri.
Meskipun, lanjutnya, ada menteri yang membandel dan tidak taat pada Keppres, yaitu mengganti nama kementeriannya sendiri.
"Cuma kadang-kadang Menteri juga seenaknya bikin nama-nama yang kadang tidak sesuai dengan di Keppres. Ada Menko yang nambah-nambahin namanya," ujarnya. (bs)
