NBCIndonesia.com - Presiden Joko Widodo marah atas situasi para menterinya yang berbuat gaduh di publik dan media sosial. Kejengkelan dan kemarahan Presiden Jokowi atas prilaku menterinya yang bersitegang di depan publik, menggambarkan bagaimana konsolidasi pemerintahan membutuhkan langkah gerak yang seirama.
"Kemarahan tersebut harus juga dipahami sebagai suatu teguran yang harusnya meredakan ketegangan dan mencairkan suasana pemerintahan. Sebab jika perseteruan tersebut dibiarkan di depan publik, maka wibawa dan soliditas pemerintahan akan makin cair. Ujungnya akan berimplikasi pada kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan," ujar Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Kamis (03/03/2016).
Juru bicara kepresiden, Johan Budi, kemarin mengatakan, Presiden marah dan tidak happy dengan situasi para pembantunya yang gaduh satu sama lain di hadapan publik.
Menurut Muradi, kemarahan Jokowi juga harusnya diikuti oleh pengenaan sanksi yang bersifat mengikat semua pembantu presiden. "Jangan membayangkan membangun visi politik yang strategis apabila di tingkat soliditas antar menteri saja tidak dapat dilakukan," kata Muradi.
Untuk meredam dan tidak terjadi lagi, Jokowi harus memberikan teguran langsung kepada pembantunya di jajaran kabinet. Bahkan bisa juga dilakukan dengan ancaman pencopotan dari posisi menteri dan struktur lainnya.
"Langkah ini penting dilakukan agar ada efek jera dari sejumlah menteri yang gemar bergunjing di sosial media dan publik," tambah Muradi.
Dirinya menambahkan, para menteri seharusnya lebih fokus pada agenda strategis Nawacita Jokowi dengan meralisasikan program konkret dan menjauhkan diri dari pergunjingan.
Sebelumnya diberitakan, terdapat beberapa menteri yang satu sama lain berdebat di publik di media sosial. Yang paling hangat terakhir adalah antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman dan SDM Rizal Ramli. Dua pembantu presiden ini berpolemik dalam penentuan proyek investasi Blok Masela.
Selain itu, ada pula antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono yang politisi PDIP, "menyindir" lewat media sosial, kala Marwan jengkel pada maskapai penerbangan Garuda saat dirinya ditinggal pesawat akibat telat. Marwan sendiri sempat membalas sindiran Pramono melalui media sosial.
Ada lagi kala ramai proyek kereta cepat, Menteri BUMN Rini Soemarno diberitakan tak sejalan dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Perseteruan tersebut berujung dengan tidak hadirnya Ignatius saat Presiden Jokowi ground breaking kereta cepat.(rn)
