NBCIndonesia.com - Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang membiayai pembangunan infrastruktur dengan skema pendanaan pinjaman, hanyalah cara rezim penguasa untuk bagi-bagi jatah dan menjadikan keuangan negara sebagai bancakan.
Sinyalemen itu disampaikan Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada intelijen (14/03).
“Kebijakan Rezim Jokowi ini hanya mengharap infrastructur, mereka mau spending infrastruktur dan bagi-bagi jatah. Pemeritah melakukan pembangunan dengan pembiayaan pinjaman dari berbagai sumber dan kemudian dikembalikan dengan cost recovery,” ungkap Salamuddin.
Menurut Salamuddin, proyek infrastruktur yang menonjol antara lain Blok Masela, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan proyek listrik 35.000 MW menggunakan pola pembiayaan yang sama.
“Kasus Masela, Kereta Cepat, Listrik 35.000 MW, penguasa menciptakan proyek kemudian dibiayai asing, dan setelah selesai dibeli oleh negara. Jadi mereka menciptakan kondisi keuangan negara sebagai bancakan,” pungkas Salamuddin.(it)
