NBCIndonesia.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok memilih jalur independen ketimbang lewat jalur partai politik menghadapi Pilgub DKI 2017. Salah satu alasannya, besarnya mahar yang akan diserahkan kepada partai politik.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Populi Center, Tommi Legowo menegaskan, fenomena money politic (politik uang) di tubuh partai politik memang tidak bisa dinafikan. Sekalipun kader-kader partai membantah bahwa tidak ada permainan politik uang.
"Jadi, mahar politik jadi cerita berkembang di masyarakat dan sudah rahasia umum, sulit kita mengonfirmasi. Mahar itu masuk ke kas parpol," kata Tommi dalam diskusi dengan topik 'Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik?' di GADO-GADO BOPLO Jl Gereja Theresia No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).
Dia kemudian menuturkan, suntikan dana segar dari calon kepala daerah selalu dikaitkan dengan alasan pengelolaan partai membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dengan demikian, para calo-calo yang berada di lapangan tidak segan-segan mematok harga yang tinggi dalam memuluskan dukungan.
"Kita tidak menampik ada calo-calo politik menghubungi orang-orang yang maju, meminta uang stimulus," jelas dia.
Senada dengan Tommi, Politisi PDI Perjuangan, Erico Sotarduga mengatakan, memang ada segelintir kader partai politik yang memanfaatkan kesempatan dalam momentum Pilkada untuk meraup keuntungan finansial. Hal itu tentu orientasinya bukan pada tataran menyejahterakan masyarakat melainkan untuk mencari kekuasaan.
"Memang saya tidak memungkiri ada beberapa oknum dari parpol yang melakukan itu. Karena tujuan kita berkuasa itu untuk rakyat," ungkapnya.(mdk)
