NBCIndonesia.com - Wakil ketua fraksi Nasdem DPRRI Jhony G Plate mendesak Ketua DPP PDIP Hendrawan Soepratikno untuk meluruskan opini yang dihembuskannya mengenai lima konglomerat pendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menurut Jhony, opini tersebut dapat berdampak terhadap opini buruk di publik.
"Jika menyebut dukungan dari konglomerat yang yang berpotensi melanggar undang-undang, maka perlu didukung dengan data yang memadai. Tetapi jangan hanya sinyalemen lepas karena bisa berujung fitnah dan itu tidak elok dalam proses pilkada DKI," kata Jhony di gedung DPRRI, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Dikatakan Jhony, skema pendanaan Pilkada memiliki aturan yang sudah jelas dalam UU terkait. Bahkan, kata dia, mekanisme pendanaan Pilkada sudah secara komprehensif mengatur mengenai dukungan dana bagi calon kepala daerah yang melalui jalur independen maupun lewat partai.
"Pendanaan pilkada sudah diatur dalam uu dan harus diikuti baik oleh calon yang diusung jalur perseorangan maupun calon yang diusung Parpol," ungkapnya.
Jhony berpesan agar PDIP tidak menyebar opini miring. Ia menghimbau agar PDIP berkompetisi secara fair dalam mendukung calon gubernur yang diusungnya nanti.
"Jika tidak mampu menggalang dukungan masyarakat, ya jangan jadi calon gubernur," pesannya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan bahwa kandidat calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dibiayai sejumlah pengusaha kaya raya untuk penggalangan dukungannya di Pilgub DKI 2017 mendatang. Namun, Hendrawan enggan membeberkan lima konglomerat yang menyokong habis-habisan mantan bupati Belitung Timur itu.
"Ya sudah beredar luas. Dan sebagian lagi katanya jadi independen itu dari parpol karena banyak juga barisan sakit hati berkumpul disana," tandasnya.(ts)
