NBCIndonesia.com - Penggunaan aplikasi pemesanan transportasi tengah menjadi tren global. Ini terlihat dari ekspansifnya Uber Technologies, salah satu penyedia aplikasi.
Sejak didirikan pada 2009 di California, AS, Uber telah merambah 60 negara, termasuk Indonesia. Di luar Uber, penyedia aplikasi sejenis terus tumbuh.
Kendati demikian, sebenarnya, ekspansi yang dilakukan Uber dan perusahaan sejenis lainnya terlihat sangat mahal dan berisiko. Sebab, mereka harus berhadapan dengan regulasi pemerintah dan pengusaha transportasi tradisional.
Kemarin, para sopir angkutan umum, terutama taksi, di Jakarta menggelar aksi protes keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi.
Ini mendorong Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berkirim surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016 kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Isinya, mengusulkan pemblokiran aplikasi pemesanan Uber Taxi dan GrabCar.
Tak hanya Indonesia, perusahaan penyedia aplikasi juga menghadapi persoalan di sejumlah negara.
Di hari yang sama, kantor berita AFP memberitakan peringatan Menteri Transportasi China Yang Chuantang kepada perusahaan penyedia aplikasi pemesanan transportasi di Negeri Tirai Bambu. Ini lantaran subsidi yang digelontorkan dinilai telah mendorong persaingan tak sehat.
Sayangnya, Yang Chuantang tak menyebut nama perusahaan dimaksud berikut sanksinya. Namun, kecaman itu bisa dengan mudah dikaitkan pada Uber Taxi dan pesaingnya, Didi Kuaidi.
Kedua perusahaan tersebut dikabarkan telah meraup duit miliaran dolar dari investor untuk menguasai pasar China. Duit tersebut digunakan untuk menyubsidi supir dan penumpang.
Ini membuat supir taksi tradisional kian tersisih dan akhirnya menggelar protes.
Selain China, sedikitnya delapan negara juga memersoalkan keberadaan perusahaan penyedia aplikasi pemesanan transportasi.
Diantaranya, Brazil, Kanada, Prancis, Jerman. Kemudian, India, Jepang, Korea, dan Spanyol.(mdk)
