NBCIndonesia.com- Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Selasa (12/4).
Mengenakan kemeja batik berwarna coklat, Basuki tiba sekitar pukul 09.05 WIB dengan mobil Land Cruiser berplat nomor B 1966 RFR.
Kepada awak media, Basuki mengaku membawa dokumen yang persis sama seperti yang Ia bawa untuk BPK saat melakukan audit investigatif terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI untuk pembangunan RS Sumber Waras.
"Persis seperti yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK. Kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi, itu saja," kata Ahok setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4) pagi.
Dalam hasil audit investigatifnya, BPK menyebut adanya enam penyimpangan yang terjadi dalam pembelian lahan tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tak hanya itu, penyimpangan juga terjadi dalam pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian.
Dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, terdapat indikasi kerugian negara yang diakibatkan pembelian lahan tersebut. Menurut Basuki, audit investigatif yang dilakukan BPK tersebut ngawur. Untuk itu, Ahok ingin mengetahui keterangan apa saja yang ingin digali tim penyelidik KPK darinya.
"Makanya itu kan audit BPK dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," katanya.
Namun, Basuki tak menjelaskan lebih jauh ngawurnya audit investigatif yang dilakukan BPK. Basuki langsung masuk lobi Gedung KPK untuk memulai proses permintaan keterangan.
Pada hari sebelumnya, Senin (11/4), KPK telah meminta keterangan Ketua Yayasan Sumber Waras, Kartini Mulyadi terkait penyelidikan kasus yang sama.
Namun, Kartini yang rampung dimintai keterangan sekitar pukul 19.50 WIB memilih bungkam. Kartini yang menggunakan kursi roda, tak berkomentar apapun mengenai keterangan yang disampaikan kepada penyelidik KPK.
Komisioner KPK, Laode M Syarif pun belum dapat berkomentar mengenai permintaan keterangan terhadap Kartini. Syarif hanya membenarkan kedatangan Kartini sehubungan dengan penyelidikan pembelian lahan untuk RS Sumber Waras.
"Iya (terkait RS Sumber Waras). Tapi belum tahu detil yang didapatkan oleh penyelidik," kata Syarif.
Sebelumnya, Komisioner KPK, Alexander Marwata menyatakan, untuk meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan, pihaknya tidak hanya semata-mata menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur. Tetapi juga memastikan adanya niat jahat saat pelanggaran prosedur itu dilakukan.
Alex tak membantah hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu bahan untuk menyelidiki kasus Sumber Waras.
Namun, Alex mengungkapkan, hasil audit ini perlu ditelaah dan dikonfirmasi kembali dengan keterangan sejumlah pihak. Dikatakan, terdapat perbedaan peraturan yang digunakan BPK dengan Pemprov DKI terkait pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras.
Dalam audit BPK disebut, pengadaan tanah di atas satu hektar harus dilakukan dengan membentuk panitia pengadaan. Padahal, aturan ini telah diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Presiden tahun 2014 yang menaikan syarat pembentukan panitia dilakukan untuk pengadaan lahan di atas lima hektar.
Diketahui, KPK saat ini tengah menyelidiki pembelian lahan untuk RS Sumber Waras. KPK pun telah menerima hasil audit investigatif yang dilakukan BPK.
Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula setelah BPK menemukan wanprestasi karena DKI mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar yang digunakan dalam pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat untuk pembangunan RS Sumber Waras.
Hal tersebut pertama kali terungkap dalam LHP BPK terhadap APBD DKI tahun 2014. (sp)
