NBCIndonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Menteri BUMN, Rini Soemarno terkait dengan proyek kereta cepat dengan China.
Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Pouyono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 13/4).
Pernyataan Arief ini terkait dengan nama Rini yang disebut-sebut menerima uang 5 juta dolar AS dari China Railway Corporation (CRC), sebagaimana diberitakan brudirect.com sebagaimana dikutip Reuters. Uang setara Rp 45 miliar itu diberikan terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dalam berita itu disebutkan bahwa, duit diberikan kepada Rini oleh Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang. Ji Wenlin dan Zhoun Yong Kang mengakui hal itu saat ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China di Thailand. Karena terlibat korupsi sangat besar selama 8 tahun terakhir, pengadilan menghukum Ji Wenlin 14 tahun penjara dan Zhou Yong Kang divonis seumur hidup.
FSP BUMN Bersatu, lanjut Arief, mendesak KPK untuk memgirimkan Tim investigasi ke China untuk memantau jalannya persidangan kasus korupsi Petinggi CRC tersebut. KPK juga bisa melakukan kerjasama dengan komite pemberantasan korupsi China .
"Kedua Pemerintah agar segera membatalkan kerjasama proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung karena sudah terindikasi adanya mark-uap dan praktek rente," demikian Arif. (rmol)
