NBCIndonesia.com - Lalu apa reaksi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal uang Rp 6 Miliar itu. Benarkah Ahok, sapaan Basuki, mau menurunkan kontribusi tambahan setelah diberi uang miliaran untuk penertiban Kalijodo.
"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, sapaan Basuki di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara, (12/5).
Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan.
"Kita ada APBD ada Rp 250 ribu per petugas. Per hari uang makan 38 ribu," tambahnya.
Tapi, kata dia, bisa juga dibantu pihak swasta seperti penertiban di Waduk Pluit lalu. Biasanya, dana itu diberikan pasca penertiban dilakukan, di mana petugas keamanan baik Satpol PP maupun kepolisian masih diminta mengamankan lokasi sampai semua pekerjaan rampung.
Dia memastikan tidak ada pertukaran apapun dalam proses penertiban bangunan tersebut.
"Mana ada barter Kalijodo sih. Makanya itu aku berita juga bingung," katanya.
Lagi pula, dalihnya, saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dicecar ihwal gelontoran dana dari PT Agung Podomoro.
"Saya di sono (KPK) juga nggak ditanya gituan. Makanya saya bingung kok bisa beredar isu itu. Kalau membiayai proyek itu memang ada perjanjian, cuma cara nilainya setelah dia selesai pake appraisal, nah beda dengan kasus Semanggi. Jadi kalau kita pengen kerjain apapun silakan kerja nanti nilainya appraisal itu aja, karena kewajiban-kewajiban mereka, jadi kaga ada yang aneh," pungkasnya. (mdk)
