Nusanews.com - Berbagai kalangan menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak layak lagi memimpin Jakarta. Pasalnya, mantan Bupati Belitung Timur itu gagal mengurus pemerintahan dan warga DKI Jakarta.
"Sungguh Ahok telah gagal urus pemerintahan dan rakyat DKI. Prestasi sangat rendah, kinerja sangat buruk dan rapor merah. Jadi tak layak untuk terus sebagai Gubernur. Jika masih dipertahankan, kondisi sosial ekonomi rakyat dan pemerintahan DKI akan terus merosot dari hari ke hari," kata Ketua Network For South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.
Menurutnya, kegagalan Ahok antara lain, rakyat DKI yang menganggur dan miskin kian banyak, kesenjangan golongan kaya dan miskin melebar dan pertumbuhan ekonomi DKI terus menurun. Kemudian DKI gagal meraih penghargaan “Adipura", lalu lintas kota DKI paling “macet” se dunia dan Jumlah titik “banjir” belum berkurang signifikan, realisasi Anggaran Belanja rendah.
Kepemimpinan Robot
Hal senada disampaikan pengamat politik UI, Emrus Sihombing, menurutnya, sikap kepemimpinan Ahok selama ini dinilai Emrus sebagai kepemimpinan robot. Anak buah Ahok kerja kerap dibawah tekanan.
Hal ini berdampak pula pada anggaran yang tak terserap. Serta belum lagi banyak PNS yang dikatakan Emrus gerah dengan Ahok.
"Makanya nanti timbul 'Apa Kata Tuan Paduka' saja. Ini seperti memimpin mesin dan robot jadinya," ujar Emrus dihubungi Harian Terbit, Senin (30/5/2016).
Terlebih, sejauh ini dia mengungkapkan Ahok memperlakukan warga dan bawahannya seperti robot. Hal ini, kata dia, dapat dilihat penggusuran yang sering dilakukan Ahok dengan minus pendekatan sosial.
"Ini jauh berbeda dengan pendekatan Pak Jokowi di Surakarta. Ahok harus sadar bukan memimpin objek tapi memimpin subjek," tandas dia.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta Syarief mengungkapkan banyak poin yang perlu dikoreksi dari kebijakan Ahok. Antara lain, penyerapan anggaran berhubungan erat dengan pembangunan pelayanan sosial. Salah satunya adalah dengan pembangunan sekolah.
Kenyataannya, lanjut Syarief, banyak murid di Jakarta yang harus menumpang di sekolah lain karena sekolahnya tak kunjung direnovasi.
"Sekolah enggak dilelang di tahun 2015 lalu. Renovasi mangkrak. Jadi penyerapan APBD mempengaruhi pelayanan," terang dia.
Selain itu, poin yang juga perlu dikritisi, lanjut Syarief soal penggusuran yang kerap dilakukan Ahok. Penggusuran dianggap tidak manusiawi karena tak memperhatikan aspek humanis. "Tapi eksekutif berdalih ini bukan penggusuran tapi penertiban," ucap Syarief.
Akan Kesulitan
Pengamat politik, Denny JA, menyebutkan, jalur independen yang diambil Basuki Purnama (Ahok) dinilai berpotensi bakal menyulitkan penyusunan anggaran daerah bila ternyata Ahok dipilih kembali untuk mengemban amanat bubernur DKI Jakarta.
"Ahok akan kesulitan dalam anggaran belanja untuk program pemerintah karena DPRD sangat berperan dalam menentukan anggaran bagi pemerintah Provinsi DKI," kata Denny, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Pendiri lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia ini juga menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta padahal jumlah anggaran ibukota negara ini termasuk yang tertinggi di Tanah Air.
Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa jalur independen yang dipilih Ahok juga bakal menyulitkan dalam membuat peraturan daerah, lagi-lagi karena DPRD juga berperan besar dalam hal tersebut. Apalagi, saat ini dinilai ada sejumlah kasus yang menyiratkan ketidakharmonisan antara Gubernur DKI Jakarta dan pihak DPRD DKI. (ht)
