Nusanews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung), menanggapi tantangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang meminta pembuktian terbalik terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Lulung menilai sikap dari mantan Bupati Bilitung tersebut telah melangkahi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasus tersebut.
Menurutnya, seharusnya Ahok menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan lembaga antirasuah.
"Ya dia (Ahok) tidak mau dijustifikasi oleh orang. Tapi, dia mau nuntut balik gitu. Masalahnya apa? Ini kan persoalannya masih prematur, seharusnya kita hargai KPK," kata Lulung saat dihubungi, Selasa (31/5/2016).
Politikus PPP ini menjelaskan, tindakan Ahok tersebut mencerminkan bahwa dirinya merupakan sosok pemimpin yang antikritik. "Ini kan gubenur tipe orang yang enggak mau dikritik. Sekarang begini, masyarakat punya hak mengkritik dia soal Sumber Waras," jelas Lulung.
Ia menambahkan, saat ini warga DKI memiliki hak untuk mendesak KPK segera menindaklanjuti kasus RS Sumber Waras.
Sebab, berdasarkan hasil laporan pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pengidap penyakit kanker dan jantung.
Lulung mengatakan, masyarakat bukan mau menyudutkan Ahok, namun mengkritisi KPK terkait penegakan hukum.
"Punya alasan dong masyarakat. Apa alasannya, LHP BPK ternyata ada kerugian negara, uang rakyat yang dikelola pemerintah sebesar Rp191 miliar terhadap pembelian lahan di RS Sumber Waras," bebernya. (ok)
