NBCIndonesia.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara mengenai sikap politik Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut-sebut mendukung Setya Novanto sebagai calon Ketua Umum Golkar.
JK menegaskan, pemerintah tak boleh berpihak kepada salah satu calon ketua Umum partai berlambang pohon beringin. Namun, jika Luhut secara pribadi mendukung salah satu calon, itu merupakan hal yang sah.
"Kalau secara pribadi karena Golkar itu pribadi, ya boleh-boleh saja. Asal jangan mengatasnamakan pemerintah dan mengatasnamakan apalagi Presiden," ujar JK ketika ditemui di Gedung Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (10/05/2016).
Bahkan, sambung JK, Presiden Jokowi akan marah besar jika bawahannya mengklaim representasi pemerintah untuk mendukung salah satu calon ketua umum.
"Presiden sama sekali tidak. Marah malah dikatakan begitu. Itu ingin saya tekankan. Dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak," tegas JK.
Saat ini ada delapan nama yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berkuasa disaat Orde baru, yaitu, Ade Komaruddin, Airlangga Hartato, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, dan Syahrul Yasin Limpo.
Namun, jelang Munaslub, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan melakukan manuver dengan menyatakan bahwa pemerintah mendukung Setya Novanto duduk sebagai ketua Umum Partai Golkar.
"Kalau saya dukung dia (Setya Novanto), sebagai anggota (Golkar) kan itu hak prerogatif saya," kata Luhut, kemarin.
Selain itu, Luhut juga menjamin pemerintah tidak akan berpihak kepada calon ketua umum Golkar mana pun.
Luhut juga membantah telah mengumpulkan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai itu.
"Saya tidak pernah mengumpulkan DPD, ada beberapa DPD datang ke saya, menanyakan bagaimana sikap pemerintah (terhadap Munaslub Golkar)," ujar Luhut. (rn)
