Nusanews.com - Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya masih terus dibahas oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan proyek tersebut.
Maksudnya, apakah nantinya LRT tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) atau murni investasi dari pihak swasta. Karena saat ini, muncul wacana jika pemerintah pusat ingin LRT Bandung Raya diserahkan ke pihak swasta.
Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin LRT Bandung Raya dibiayai APBN seluruhnya. Karena jika dibiayai swasta khawatir akan berdampak pada harga tiket yang dibebankan kepada masyarkat nantinya.
"Sekarang ada wacana untuk pembangunan LRT Bandung Raya untuk memasukan unsur swasta. Padahal awalnya ini akan dibiayai APBN," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Deddy, wacana tersebut tercetus pada saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN Rini Sumarno mengusulkan agar swasta dilibatkan dalam pembangunan LRT Bandung Raya. Namun, kata dia, pihaknya keberatan atas usulan tersebut. Karena, jika melibatkan swasta khawatir harga tiket yang dibebankan jauh lebih mahal dengan tiket LRT DKI Jakarta. Karena LRT DKI Jakarta dibiayai oleh pemerintah.
"Kalau dengan swasta coba diitung kembali. Sebab kalau disubsidi beda. Masa tarif LRT Jakarta lebih murah dari Jawa Barat. Siapa yang mau naik kalau lebih mahal," katanya.
Demiz: Silakan Tanya Bu Rini
Selain Menteri BUMN Rini Sumarno, Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan, usulan pelibatan swasta dalam proyek ini datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang ikut dalam rapat terbatas Rabu (8/6) lalu. Emil sapaan akrab Ridwan Kamil ingin jika proyek LRT di Kota Bandung bisa melibatkan swasta.
"Padahal awalnya kan ini akan dibiayai APBN, karena bukan hanya untuk Kota Bandung tapi Bandung Raya," katanya.
Ini, kata dia, harus dirancang minimal 100 Km, sehingga mencapai seluruh titik Bandung Raya. Selain itu, trase untuk LRT Bandung raya sudah selesai. Bahkan pihaknya telah menyerahkan kajian trase tersebut ke Kementrian Perekonomian. "Sekarang hanya tinggal tunggu perpresnya," katanya.
Ditanya pertimbangan pelibatan swasta dalam pembangunan LRT Bandung Raya, Deddy mengaku, tidak tahu secara pasti. Karena secara tegas pihaknya tetap meminta jika LRT Bandung Raya dapat dibiayai APBN.
"Tanya saja ke Ibu Rini (Menteri BUMN) dan Kang Emil (Wali Kota Bandung) kenapa harus ada swasta," katanya.
Padahal, kata dia, proyek LRT Bandung Raya harus menjadi investasi yang dilakukan pemerintah. Karena proyek pembangunan infrastruktur dapat menjadi triger bagi perkembangan daerah.
"Kalau tidak ada LRT sepertinya macet malah jadi anefisiensi. Kalau kata Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) ini adalah investasi negara," katanya.
Deddy pun meminta agar pemerintah pusat menghitung kembali jika proyek LRT Bandung Raya melibatkan pihak swasta. Ia tidak ingi,n jika proyek LRT hanya menjadi tontonan masyarakat, karena mahalnya tiket yang dibebankan.
"Saya minta tolong hitung kembali," katanya.
Silakan saja, kata dia, Kota Bandung kalau mau pakai swasta tapi ini Bandung Raya. 'Kalau pakai swasta berat harus balikin modal, harus punya untung dalam tempo cepat maka harga (tiket) harus tinggi," katanya. (rol)
