Nusanews.com - Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan menegaskan, AD/ART PD yang disampaikan ke Menkumham RI jelas berbeda isinya dengan hasil Kongres Partai Demokrat Surabaya. Dan, orang yang paling bertanggung jawab atas kekeliruan administrasi ini, menurut Henky, adalah sekjen DPP PD, Hinca Panjaitan.
"Seharusnya AD/ART PD yang disampaikan ke Menkumham RI dan yang dicetak untuk kader itu ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Paripurna Kongres Partai Demokrat Surabaya dan bukan ketum dan sekjen," terang Hencky dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/6).
Perbedaan isinya, urai Hencky, terutama pada pasal dan ayat tersendiri yang mengatur Badan Pembinaan OKK, Divisi Keamanan Internal dan Direktur Eksekutif sejajar dengan waketum, sekjen dan bendum. Fakta ini yang lantas digugat oleh beberapa kader PD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
"Saya minta dengan hormat pada Pak SBY agar mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan saudara Hinca Panjaitan dari Sekjen Partai Demokrat sekaligus membubarkan BPOKK untuk membentuk segera Divisi Pembinaan Organisasi, Divisi Pembinaan Keanggotaan dan Divisi Pembinaan Kaderasi, Pendidikan dan Latihan serta menghilangkan Divisi Keamanan Internal. Ini adalah amanah AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat Surabaya," desaknya.
Hencky berharap SBY juga segera menggantikan beberapa pengurus yang sudah keluar dari Partai Demokrat seperti Saan Mustafa yang pindah ke Partai Nasdem.
"Gunakan Rapimnas sebagai ajang restrukturisasi Kepengurusan DPP PD," pintanya.
Hencky juga mengingatkan SBY ke depan agar berhati-hati menempatkan para kader bintang mercy yang akan mengemban amanah.
"Jangan diletakkan kader Partai Demokrat yang suka menjilat, memberikan masukan asal bapak senang. Kita semua tahulah ada kader yg seperti itu," sindirnya.
Terpenting diharapkan SBY bisa segera mengembalikan seluruh isi AD/ART PD hasil Kongres PD Surabaya dan membentuk tim sinkronisasi AD/ART PD.
"Laksanakan segera agar kader tahu sesungguhnya pak SBY tidak terlibat dalam pemalsuan AD/ART PD. Tapi jika Pak SBY tidak mau melaksanakan atau mengembalikan seluruh isi AD/ART hasil kongres PD Surabaya dalam waktu segera maka dipastikan ada indikasi kuat pak SBY terlibat dalam Pemalsuan isi AD/ART PD," demikian Hencky. (rm)
