Nusanews.com - Perdebatan tentang kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bergulir. Terlebih lagi, KPK mengaku tidak menemukan korupsi dalam kasus itu.
Tentu saja ada pihak yang pro maupun kontra. Misalnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon termasuk di barisan yang menyuarakan ada korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.
Fadli menegaskan, kasus itu seharusnya sudah naik ke penyidikan dan diikuti penetapan tersangka. Dia justru mempertanyakan sikap KPK yang takut menaikan kasus itu ke penyidikan.
Padahal, KPK bisa melibatkan auditor forensik untuk melacak aliran uang dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. "Apakah ke yayasan, orang-orang atau oknum Pemprov DKI Jakarta," kata Fadli dalam diskusi bertajuk "Mencari Sumber yang Waras" di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6).
Politikus Gerindra itu menegaskan, kasus RS Sumber Waras harus dituntaskan. Apalagi uang negara yang dipakai untuk membeli lahan itu mencapai Rp 755 miliar.
Versi BPK, kata Fadli, ada kerugian negara Rp 119 miliar. Selain itu, posisi lahan yang dibeli juga terkunci. "Jangankan manusia, tikus saja tidak ada akses masuk di situ," sindir Fadli. "Lalan dikunci (landlocked) kok dibeli.”
Dia pun menyesalkan KPK yang terlalu buru-buru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Sumber Waras. Fadli bahkan menyindir Indonesia Corruption Watch (ICW) yang terkesan membela Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dalam masalah Sumber Waras. "ICW ini terkesan kayak konsultan Ahok," kata Fadli Zon.
Namun, kata dia, ada sedikit kemajuan ICW. Yakni mau mengakui bahwa lahan itu berada di Jalan Toman Utama, bukan di Jalan Kyai Tapa. "Kemajuan ICW ini mengakui di Jalan Tomang Utara," sindir Fadli.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana juga melontarkan sindiran ke ICW. Politikus PPP yang lebih kondang dipanggil dengan nama Haji Lulung itu bahkan menyebut ICW sudah seperti konsultan bagi Ahok.
"ICW kok jadi seperti konsultan Ahok? Padahal ICW ini salah satu kebanggaan saya (dalam pemberantasan korupsi)," katanya dalam diskusi yang sama.
Karenanya Lulung tidak sependapat jika Ahok sudah dianggap sudah benar dalam kasus Sumber Waras. Sebab, ada hasil audit BPK dan penyelidikan oleh KPK.
"Bagaimana benar, ini masih dalam proses hukum. Hargai KPK dan BPK. Jangan bilang Ahok itu benar," katanya.
Namun, Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri enggan menjawab tudingan itu. "Kalau soal konsultan hukum Ahok, nanti saya jawab," kata Febri di diskusi itu. (jpg)
