Nusanews.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan isyarat Istana akan melakukan perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti. Terkait hal tersebut Komisi III DPR menilai Presiden Joko Widodo bisa melanggar Undang-Undang Kepolisian.
Ini mengingat, dalam pasal 11 ayat 6 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan tak ada perpanjangan masa jabatan ketika yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
"Batas pensiun seorang Polri adalah 58 tahun, dan syarat bagi seorang Kapolri adalah polisi aktif. Kalau mau diperpanjang berarti Presiden harus merevisi atau mengeluarkan Perppu. Tanpa mengeluarkan Perppu presiden melanggar undang-undang atau melanggar konstitusi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Oleh karenanya, isyarat yang diberikan pihak Istana Negara terkait perpanjangan masa jabatan Kapolri masih bias, lantaran belum ada keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo.
"Apapun hari ini belum jelas prosesnya. Saya juga kan sudah beberapa kali terlihat pergantian Kapolri," tuturnya. (ts)
