Nusanews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pejabat di Kementerian Lembaga dapat meninggalkan tradisi lama yang menghambat kebijakan program pemerintah. Ini dilakukan agar dapat mengubah negara lebih baik ke depannya.
"Kalau yang menggerakkan ini benar, yang berkumpul di sini ingin menggerakkan dengan benar, kecepatan itu pasti ada tapi kalau yang menggerakkan belum berubah masih dengan cara-cara yang lama, masih dengan tradisi-tradisi lama maka akan sulit kita mengubah negara ini," ujar Jokowi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta (7/6).
Menurutnya, salah satu tradisi lama yang harus ditinggalkan soal anggaran masih mengikuti seluruh fungsional struktur. Jadi semua fungsional mendapatkan anggaran sama rata.
"Ada seksi 20 diberi semuanya 20. Kalau ada bagiannya 15 semuanya diratain, tidak begitu," jelas dia.
Padahal seharusnya, anggaran mengikuti program kebijakan. Artinya, anggaran terfokus terhadap program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas.
"Kita telah memiliki beberapa program prioritas nasional. Oleh sebab itu, kita dalam bekerja sekarang ini tidak usah banyak-banyak semuanya dikerjakan. Kita ingin prioritas, ingin fokus, sudah," ungkapnya.
Sehingga tidak akan banyak proyek yang masuk ke dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau usulin anggaran tidak usah banyak-banyak, tidak usah ribuan banyaknya, tidak usah. Tinggal 1,2,3,4 cukup, tapi jadi, tapi bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kunci ke arah itu," tutup dia. (mdk)
