Nusanews.com - Lagi-lagi anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kesalahan tulis nama lembaga negara. Kali ini kementerian di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo salah menulis nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.
Kesalahan itu terungkap berdasarkan sebuah surat undangan dari Kemendagri yang beredar di kalangan media, Rabu (8/06/2016). Surat undangan itu berasal dari Mendagri.
Dalam Undangan itu, terdapat logo burung Garuda yang terletak di atas tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat undangan dari
Mendagri itu ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diterima KPK tanggal 7 Juni 2016.
Namun, yang aneh, pada undangan itu tertulis Kepada Yth, Komisi Perlindungan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. Berikut foto undangan salah tulis itu:
BACA: Tulis "Komisi Perlindungan Korupsi", Menteri Tjahjo Ancam Pecat Anak Buah Bikin Malu Kemendagri
Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Jokowi kerap melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan informasi ke publik, terutama kesalahan data dalam penulisan teks pidato maupun pernyataan resmi.
Sebut saja, kesalahan data pidato Presiden Joko Widodo pada Juni 2015. Ketika itu, Jokowi berpidato memperingati hari Pancasila di Blitar. Sambil membaca lembaran kertas, Jokowi menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno.
"Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran proklamator kita, bapak bangsa kita, penggali Pancasila, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi.
Teks pidato itu pun menuai kontroversi, sebab, Soekarno dilahirkan di Surabaya bukan di Blitar.
Kesalahan penulisan juga pernah terjadi saat Setneg menulis kepanjangan BIN. Dalam undangan pelantikan Kepala BIN 8 Juli 2015, Setneg menulis kepanjangan BIN, Badan Intelejen Nasional. Padahal, kepanjangan BIN sebenarnya adalah Badan Intelijen Negara.
Kesalahan penulisan kepanjangan BIN itupun menuai kritik. Kementerian Sekretariat Negara melalui Deputi bidang Protokol, Pers dan dan Media Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menyampaikan permohonan maaf.
Kesalahan serupa pernah dilakukan Kementerian di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, saat merilis laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
Yuddy menegaskan, laporan itu tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam rapor yang dirilis KemenpanRB itu terdapat salah tulis kepanjangan BIN menjadi Badan Intelijen Negara.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Yuddy Chrisnandi, yang juga Kepala Biro Humas KemenPAN-RB, Herman Suryatman mengakui adanya kesalahan tersebut. Herman pun ngeles dan justru menyalahkan anak buahnya. Dia juga meminta agar media tidak membesar-besarkan kesalahan penulisan itu.
"Itu kesalahan teknis, kesalahan staf, karena memang dekat dengan Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional jadi tertulis Badan Intelijen Nasional. Kami akan segera perbaiki, mohon dibantu, mas," kata Herman saat dihubungi Rimanews, Selasa (05/01/2016). (rn)
