Nusanews.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif menilai, langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang bakal memecat ketua RT/ RW yang tidak melaporkan masalah di wilayahnya lewat aplikasi Qlue, dinilai terlalu berlebihan. Menurutnya, Pergub nomor 168 Tahun 2014 itu sudah ditolak DPRD.
"Ahok itu lebai berlebih-lebihan," kata Syarif saat dihubungi, Rabu (1/6).
Saat ini, DPRD masih menunggu rekomendasi Komisi A. Ada dua rekomendasi yang diberikan Komisi A, salah satunya menunda penyusunan Raperda tentang pedoman RT/RW.
Anggota DPRD DKI Komisi A itu menambahkan, berdasarkan azas demokrasi, pemerintah daerah hanya bertugas mengurus administratif. Ketua RT/ RW, lanjutnya, dapat dipecat jika mendapat rekomendasi warga.
Sebelumnya, Ahok menuturkan jika ada RT atau RW yang tidak mau melaporkan kondisi masyarakat lewat qlue, sebaiknya tidak menerima uang intensif tersebut. Sebab kata Ahok, jika tidak mengikuti sistem, sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan penggunaan uang yang dianggarkan di APBD. (mdk)
