Kalau di Jepang pejabatnya sudah mundur "@korantempo: Kasus Rp 30 M, Apa yang Dilakukan Ahok kepada Sunny? dlvr.it/Lc8WKk"
1. Mengenai kerugian keuangan negara dalam praktik hukum sekarang, lebih dari Rp. 100 juta dihukum dg Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,
2.,Tetapi kalau kerugiannya kurang dari Rp. 100 juta akan dikenakan Pasal 3 UU Tipikor.
3. Dasarnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 7 Tahun 2012, dan ini dijelaskan dalam lampiran hal 21.
4. Tidak ada keterangan adanya iktikad baik atau adanya iktikad buruk. Yg penting ada kerugian negara
- Corruption Perception Index Indonesia naik signifikan, dari peringkat 104 tahun 2014 kini jadi no 88. #NegaraMundur pic.twitter.com/SHqcaVTR75
- 191 M kerugian negar selisih NJOP Ahok 20an JT dan NJOP beli Ciputra 12 an JT. Nah, NJOP versi BPK 7 jt lho, hitung sendiri kerugian RSSW..
- Jangan lupakan potensi-potensi gempa besar. Semua sudah diteliti. Jangan lalai, harus terus diingatkan.
- Situasi politik anas dan dinamis itu biasa, jangan lupakan hal-hal yang mengancam rakyat, misalnya kemiskinan, pengangguran dan bencana
- Bencana besar selalu ada potensinya, sebagian sudah diteliti. Kewaspadaan jangan surut. Rakyat terus diingatkan.
- Soal Sumber Waras, tidak perlu kaget bahwa NJOP ditandatangani Jokowi sebagai Gubernur. Kasus ini harus selesai, wibawa presiden taruhannya
- Apa yang dibilang pak @romliatma benar, soal sumber waras bukan semata soal hukum, tapi soal moral pemimpin.
- Ahok ini menurut saya memegang prinsip mikul dhuwur mendem jero
- @ariz_twt @Reza_M67M siapa yang salah ada baiknya KPK ikuti saran Prof @romliatma
- Ini kunci dari kasus RSSW menurut Prof @romliatma, sebaiknya didengar dengan teliti
- Bagaimana mungkin tidak ada motif dalam korupsi sumber waras jika ditemukan banyak dokumen pembelian yang fiktif, dibuat back date dll.
- Prof Romli semalam menyatakan ada persoalan moral dan kesusilaan dalam kasus Sumber Waras. Kata kesusilaan ini implikasi politik luar biasa.
- Perlu forum klarifikasi Presiden Jokowi soal sumber waras ini, bisa pengadilan atau forum politik sesuai konstitusi. Statemen tidak cukup
- Pergub NJOP itu ditandatangani Jokowi, dan itu bermasalah dg audit BPK.Inilah masalah hukum berimplikasi politik karena jabatan Presiden.
- NJOP yang pergubnya ditandatangani Jokowi dan sekarang bermasalah dg korupsi sudah jadi pengetahuan rakyat. Menutup kasus akan sia-sia.
- Bukankah Setya Novanto sudah menjadi contoh bagaimana hanya karena sebuah rekaman berindikasi "jatah preman" harus lepas jabatan ketua DPR?
- Publik,DPR dan KPK sudah pmegang dokumen Pergub yang ditandatangani Jokowi dan hasil audit BPK yang persoalkan isi pergub rugikan negara
- Persoalan RSSW ini bukan soal haters dan lovers, tapi soal indikasi kuat pelanggaran konstitusi Presiden yang mau tidak mau harus diselidiki
Sumber: http://chirpstory.com/li/319898
