Nusanews.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritisi keinginan pemerintah memasukan dana perolehan Tax Amnesty atau Pengampunan pajak dalam penerimaan negara. Menurutnya itu asumsi yang rapuh.
"Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh," ujar SBY saat menyampaikan Refleksi Ramadhan tentang Situasi Nasional Saat ini di Cikeas, Bogor, Jumat malam (10/6/2016).
SBY mengingatkan ekonomi Indonesia masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Implikasi dari pertumbuhan rendah ini juga berpengaruh negatif, antara lain pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara dan kesehatan fiskal dan pada menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil.
"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," papar SBY.
Kalau tidak, menurut dia, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Bahkan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya.
"Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam APBN kita di tahun 2016 ini. Jika tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, sangat bisa kita mengalami gagal fiskal," papar SBY yang juga doktor lulusan IPB ini.
SBY mengusulkan agar pemerintah mencegah defisit yang melebihi batasannya agar secara makro ekonomi tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Selain itu juga harus hati-hati pula dalam menutup defisit.
"Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio) meningkat relatif tajam," papar dia.
Menurut dia, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan. Namun tetap cermat memilih prioritas.
"Dalam situasi ekonomi yang lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan untuk mengurangi kemiskinan," ujarnya.
Ditambahkan bahwa infrastruktur amat penting. Itulah sebabnya pemerintahan yang dia pimpin juga melakukan peningkatan jumlah infrastruktur di seluruh tanah air.
"Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dan bahkan sebagian telah diresmikan 1,5 tahun terakhir ini," papar SBY.
Mengingat situasi fiskal dan APBN yang tidak baik saat ini, menurut SBY, Partai Demokrat berharap pemerintah lebih terbuka, lebih transparan dan lebih menjelaskan lagi kepada rakyat Indonesia tentang keadaan yang sesungguhnya.
"Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sangat siap untuk bersama-sama pemerintah mencari solusi atas APBN yang mengalami tekanan serius ini. Partai Demokrat tidak ingin Indonesia mengalami gagal fiskal," tegas SBY. (ts)
