Nusanews.com - Kalau pemerintah mengeluarkan ketetapan atau kebijakan harga daging sapi di bawah Rp 80 ribu/kg, seperti permintaan Presiden Jokowi, dampaknya sangat luar biasa. Kebijakan itu akan mematikan 5,3 juta peternak sapi di Indonesia.
"Sebab harga pakan untuk menggemukkan per kg sapi, peternak mengeluarkan biaya sudah Rp 45 ribu. Karena itu, kalau kebijakan itu dipaksakan, berarti pemerintah memaksa peternak untuk menyubsidi orang kaya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, dalam diskusi "Monopoli dan stabilitas harga menjelang Ramadhan 1437 H" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut dia, kalau daging beku saja seharga Rp 80 ribu/Kg tak mungkin laku di pasaran. Padahal, anggaran swasembada sapi mencapai Rp 210 triliun.
"Jadi, sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan lintas menteri khusus untuk pangan ini,” tegas politisi PKB itu .
Karena itu kata Daniel, jangan selalu menyebut mafia-kartel, kalau pemerintah terbukti tidak bisa mengendalikan harga. Padahal, pemerintah bisa membuat kebijakan dengan harga tertinggi di pasaran, dan siapa yang melanggar ketentuan itu bisa dijatuhi sanksi. Misalnya dilarang berjualan selama satu bulan dan sebagainya.
Hanya saja data jumlah kebutuhan daging dan impor sapi itu sendiri berbeda antar institusi pemeirntah. Baik BPS, Bulog, dan Kementerian Pertanian. Karena itu perlu dibentuk Badan Pangan Nasional (BPN), dan Badan Urusan Logistik (Bulog) adalah paling tepat, karena sudah ada perwakilannya di seluruh Indonesia.
"Jadi, Bulog harus menjadi stabilisator harga pangan di Indonesia,” pungkasnya. (rmol)
