Nusanews.com - Sekitar 50 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, diberikan sanksi saat apel Senin (6/6) pagi. Puluhan pegawai ini dipisahkan dari barisan karena mereka dianggap tidak memiliki rasa empati dan solidaritas terhadap pegawai yang lain karena tidak menggunduli rambutnya.
Padahal, sejak Rabu (1/6) lalu, pemimpin kepala daerah dan ribuan pegawai lainnya telah mencukur rambut kepala hingga plontos.
"Komitmen integritas dibangun dari kebersamaan saling menghormati. Ini berbicara empati dan solidaritas sesama pegawai," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (6/6).
Fenomena cukur botak ini dilatari pengharapan Pemkot Bekasi untuk mendapat opini penilaian wajar tanpa pengenculian (WTP) terhadap penilaian keuangan daerah 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Setelah tanggal 7 Juni 2016, esok, bukan lagi berbicara gunduli rambut tapi kita akan syukuran atas perolehan hasil yang diraih. Hasil ini merupakan kinerja semua pegawai, bukan hanya wali kota, wakil wali kota atau sekda, tapi semuanya," ujarnya.
Meski begitu, Rahmat belum yakin memperoleh opini WTP karena pengumuman resmi akan diberitahukan Selasa (7/6) esok.
"Tantangan yang terberat berat adalah setelah tanggal 7 Juni esok, adalah menyusun dan penyesuaian rencana kerja kembali," katanya.
Seusai apel pagi, Rahmat Effendi mencukur salah satu pegawai dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Sekitar 50 pegawai yang belun mencukur rambut kebanyakan berasal dari Disdik Kota Bekasi.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah) (BKD) Kota Bekasi, Sajekti Rubiah, mengatakan hal ini dilakukan bukan sebagai sanksi hanya sebagai bentuk solidaritas kepada pegawai lain yang telah menggunduli rambut.
"Sesuai ucapan wali kota, ini sebagai bentuk solidaritas antarpegawai," katanya.
Sebelumnya, pada Jumat (3/6) siang, Rahmat Effendi juga melakukan hal serupa, menggunduli beberapa pegawai Pemkot Bekasi. (bs)
