Nusanews.com - Ambisi Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok untuk mempertahankan kekuasaannya di Jakarta lewat pemilihan gubernur harus dihentikan. Pemimpin partai politik yang sudah kadung menyatakan dukungan kepada Ahok dan secara resmi akan mengajukan namanya sebagai calon gubernur diimbau untuk membatalkan niat itu.
Demikian disampaikan aktivis prodemokrasi dan antikorupsi Adhie Massardi yang disampaikan dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 21/7).
Adhie menyadari imbauannya ini bisa dianggap sebagai tindakan antidemokrasi. Tetapi di sisi lain, dia menekankan, imbauannya ini disampaikan atas dasar pertimbangan bahwa Ahok membawa lebih banyak mudharat daripada manfaat, bukan hanya bagi Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.
"Saya perlu waktu lama untuk memikirkan hal ini, tidak ingin ada yang salah paham. Saya kira sekarang saatnya untuk mengajak pimpinan partai politik tidak mencalonkan Ahok dalam pilkada Jakarta," ujar mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid.
Menurut Adhie, dirinya berupaya menyelamatkan demokrasi Indonesia dari tokoh yang berkarakter seperti Ahok.
"Ahok dengan sengaja merusak dua legacy almarhum Gus Dur (Abdurrahman Wahid), penghormatan terhadap pluralisme dan profesionalisme TNI dan Polri," ujarnya lagi.
Gus Dur bekerja keras menghilangkan sekat primodrialisme khususnya sentimen terhadap warganegara keturunan Tionghoa. Tetapi ucapan dan tindakan Ahok yang sekarang berkuasa di Jakarta justru merusak hubungan harmonis yang sudah dibangun itu.
"Ahok dengan segala ucapan dan tindakannya, saya khawatir, memancing dan memunculkan kembali sentimen anti Tionghoa. Teman-teman saya yang Tionghoa juga merasakan hal itu dan mereka khawatir situasi akan semakin panas dan buruk," masih kata Adhie Massardi.
Sementara terkait dengan profesionalisme TNI dan Polri, menurut Adhie, Ahok sengaja merusak dengan melibatkan TNI dan Polri dalam pekerjaan-pekerjaan Pemprov DKI.
"Saya mohon maaf mengatakan hal ini, tetapi ada kesan Ahok hendak menjadikan TNI dan Polri sebagai alat kekuasaannya yang bisa dia bayar dan perintah untuk berbenturan dengan rakyat," demikian Adhie. (rm)
