Nusanews.com - Rencana Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak memenjarakan koruptor bisa dimaknai sebagai sikap penguasa yang ‘bersahabat’ dengan koruptor.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (27/07). “Rencana untuk tidak memenjarakan koruptor ini menandakan Rezim Jokowi ‘mengajak’ rakyat dan pejabat untuk korupsi. Hanya di era sekarang koruptor bisa bernafas lega,” tegas Ahmad Yazid.
Menurut Yazid, rencana tidak memenjarakan koruptor ini bisa memunculkan persepsi adanya keterlibatan Jokowi dan kolega terlibat kasus korupsi. “Ini hanya akal-akalan bagi Jokowi maupun koleganya, salah satunya Ahok, agar tak masuk penjara,” kata Yazid.
Yazid mensinyalir, saat ini penegakan hukum di Indonesia sudah diintervensi oleh Presiden Jokowi. “Mulai dari pernyataan tidak boleh ada yang memenjarakan pejabat daerah yang mengeluarkan kebijakan, sampai tidak memenjarakan koruptor, itu menjadi tanda rezim ini sudah menjadi rezim koruptor,” tegas Yazid.
Kata Yazid, koruptor, khususnya kelas kakap, merasa nyaman di era Jokowi. “Koruptor kelas kakap makin leluasa garong uang negara,” pungkas Yazid.
Sebelumnya, MenkoPolhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi.
Kebijakan ini dilatarbelakangi asumsi bahwa koruptor tidak merasakan efek jera saat dipenjara. Untuk itu, pemerintah merancang hukuman alternatif.
Selain itu, pertimbangan lain untuk tidak memenjarakan koruptor karena kondisi sel di Indonesia yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah banyak.
“Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti, dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti,” kata Luhut (27/07). (it)
