Nusanews.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memantau aktivitas sejumlah lembaga survei yang kerap dimanfaatkan oleh pasangan calon sebagai alat kampanye.
KIPP mencontohkan penelitian yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) yang memaparkan bahwa 36,6% masyarakat memilih ahok dan 54,4% belum menentukan pilihan.
“Fenomena Teman Ahok yang setiap hari mengumpulkan dukungan dan sosialisasi Ahok ternyata hanya mempengaruhi 36,6% suara pemilih Pilgub DKI Jakarta. survey yang dilaksanakan pada 24-29 juni 2016 menggunakan metode wawancara 820 responden, namun hanya 646 responden yang dinyatakan valid dan datanya dianalisis. Artinya 36,6% dari 646 responden yang menyatakan dukungan kepada Ahok,” kata Andrian Habibi, Koordinator KIPP Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (31/07/2016).
“Pertanyaannya adalah bagaimana 646 orang bisa menjadi perwakilan dari seluruh rakyat DKI Jakarta. bila hal ini digunakan sebagai dasar persentasi pemilih, bukankah terlalu tinggi menyebutkan angka 36,6%,” lanjut Andrian.
Menurutnya, persentasi 36,6% tidak boleh dijadikan bahan pijakan untuk mengukur kekuatan Ahok. “Yang lagi-lagi menjadi alat kampanye kepagian atas Ahok,” jelasnya.
Kedepan, dia meminta lembaga survei harus lebih fokus pada 54,4% pemilih yang belum menentukan pilihan. Bayangkan jumlah besar ini memperlihatkan kepada kita betapa rakyat DKI masih membutuhkan alasan kuat untuk menggunakan hak pilih dan atau menyiapkan mental dalam menentukan pilihan.
“Oleh karena itu, KPU harus lebih tegas terhadap lembaga survei bukan hanya berkoar-koar terhadap independensi lembaga pemantau pemilu. Lembaga survey harus bisa menyiapkan perangkat pendidikan demokrasi bila melaksanakan survey. Terlebih saat metode survei dengan cara wawancara yang membuka ruang sosialisasi demokrasi dan politik Indonesia. Bukan sekedar menanyakan siapa yang mantas memimpin Jakarta atau alasan pemilihan,” katanya. (rn)
