Nusanews.com - Pada tahun kedua pemeritahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melepaskan dari partai pendukung. Bahkan, Jokowi sudah berani bilang tidak kepada partai-partai tersebut, khususnya PDI Perjuangan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi panelis pemaparan survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016). Dia menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah melepaskan diri dari ikatan politik partai pendukung.
“Jokowi berani mengatakan tidak kepada partai pendukungnya,” ujar Burhan.
Ada beberapa tindakan dan keputusan Jokowi yang menunjukkan keberaniannya berseberangan dengan partai pendukung. Salah satunya, pada reshuffle jilid I dia berani mencopot menteri dari parpol yang tidak berkinerja baik. Selain itu, dia juga tidak takut menolak revisi UU KPK, meski diusalkan oleh PDIP. Bukti berikutnya adalah ketegasannya menunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri. Jokowi tidak menunjuk Budi Gunawan yang sebelumnya didukung PDI-P sebagai pemimpin Korps Bhayangkara.
Mengapa Jokowi berani melepaskan ikatan dari parpol yang mendukungnya di Pilpres 2014 dulu? Burhanudin menganalisa, hal itu tidak lepas dari datangnya dukungan dari partai-partai yang dalam pilpres dulu berseberangan dengannya. Yakni, Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Keputusan untuk lepas dari ikatan politik parpol pendukung, menurut Burhanudin, menguntungkan Jokowi. Sikap ini dipercaya mampu mendongkrak dukungan publik.
Hasil survei SMRC menyebutkan, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi meningkat menjadi 67 persen pada Juni 2016 ini. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan Juni 2015 sebesar 41 persen. Naiknya tingkat kepuasan masyarakat ini menyusul keberanian Jokowi melepaskan diri dari ikatan parpol, terutama PDIP. (it)
