Nusanews.com - Tim Pelaksana Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian bentukan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas 1 Khusus Bandara Ngurah Rai, berhasil menangkap 41 warga negara asing yang melanggar keimigrasian.
Dari 41 WNA yang terjaring, paling banyak berasal dari Tiongkok, yakni sebanyak 25 orang. Berikutnya 1 asal Ghana atau Afrika Selatan. Lalu dari India (9), Inggris (1), Korsel (4), dan Polandia (1).
”Dari 25 WNA asal Tiongkok yang kami tangkap, tiga di antaranya menjadi peminta-minta di Kuta dengan menyamar sebagai biksu,” terang Kepala Kanim Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, Yosep H.A. Renung Widodo dikutip dari Radar Bali (Jawa Pos Group), Minggu (7/8).
Yosep menambahkan, salah satu biksu palsu ini bahkan membawa serta istrinya saat tertangkap di salah satu kamar hotel di wilayah Kuta.
Lebih lanjut, WNA asal Ghana atau Afrika Selatan bermasalah dengan paspor palsu. Hingga saat ini belum diketahui kewarganegaraan pasti dari WNA tersebut.
Sedangkan 9 WNA India menyalahi lokasi kerja yakni alih sponsor tanpa izin. Dan, seorang WNA Polandia melanggar karena melakoni bisnis diving. Kasus ini hingga kini masih didalami.
“Sebanyak 4 WNA Korea Selatan melanggar karena membuka sekolah surfing ilegal. Namun telah melarikan diri saat akan ditangani,” jelasnya.
Selain itu, Yosep juga mengakui bahwa upaya imigrasi dalam mengejar WNA bermasalah ini tidak maksimal. Sebab, sumber daya manusia yang dimiliki terbatas.
Direktorat Jenderal Imigrasi hanya memiliki 7.500 personel dengan luas wilayah Indonesia 5.193.250 kilometer persegi. ”Artinya, setiap petugas imigrasi wajib mengawasi wilayah sekitar 6.925 kilometer persegi,” tutur dia.
Dengan target 20 juta kunjungan wisatawan yang didengungkan pemerintah pada 2019, (saat ini mencapai 18 juta), secara rasio setiap petugas imigrasi wajib mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing sebanyak 26.667 dalam kurun setahun.
“Apakah mampu dengan keterbatasan personel sekalipun didukung teknologi informasi? Belum lagi hambatan peningkatan kapasitas keterampilan, kemampuan, dan profesionalisme personel sangat bergantung pada anggaran,” keluhnya. (jp)
